Dampak lain dari pencurian ikan besar-besaran sejak 2001 adalah turunnya jumlah rumah tangga nelayan.
Menurut sensus BPS, jumlah rumah tangga nelayan tahun 2003 mencapai 1,6 juta tapi tahun 2013 turun menjadi 868 ribu. Terjadi penurunan sekitar 44,9 persen dalam 10 tahun.
Baca juga: 3 Tahun Jokowi-JK, Susi Sudah Tenggelamkan 317 Kapal
Baca juga: Susi: Menenggelamkan Kapal Bukan Hobi Saya, tapi Amanat Undang-Undang
Dengan Undang-undang No 45 tahun 2009 tentang Perikanan, sejumlah pelanggaran di laut Indonesia sejatinya bisa diatasi.
Namun, Menteri Susi merasa cemas juga karena ada upaya terorganisir untuk merevisi UU 45/2009 dengan melucuti kewenangan KKP menenggelamkan kapal. Kepada warga Indonsia di Norwegia, kecemasan ini dibagi.
Perasaan penjahat
Menteri Susi menyebut, soal pencurian ikan olah kapal asing sebagai hal yang mudah diatasi asal konsiten dan tidak pandang bulu dalam mengambil tindakan.
Masalahnya, konsistensi dan tidak pandang bulu itu terbentur banyak kepentingan yang berlindung di balik kekuasaan.
"Orang Indonesia (pejabat) itu baik sekali. Jangan-jangan negara tetangga marah karena kapalnya kita tenggelamkan. Pernah terpikir tidak perasaan orang yang kapalnya kita tenggelamkan? Lha, yang kita tenggelamkan penjahat kok kita pikirin perasaannya penjahat? Aneh banget orang itu!" ujar Menteri Susi.
Terhadap pejabat yang memikirkan perasaan penjahat, Menteri Susi mendengar dari kuping kiri lantas keluar lewat kuping kanan. Kebijakan menenggelamkan kapal pencuri ikan sesuai amanat undang-undang tetap dilaksanakan dengan segala resiko dan kenekatan.
Sampai saat ini, Menteri Susi menyebut telah menggelamkan 363 kapal pencuri ikan di perairan Indonesia.
Dampak dari upaya tegas dan konsisten ini, selain memunculkan efek jera kepada pencuri ikan adalah:
1. Konsumsi ikan meningkat: 46,49 kg/kapita (2017) dibandingkan 33,89 kg/kapita (2012)
2. Stok ikan bertambah: 6,52 juta ton (2011); 7,31 juta ton (2013); 9,93 juta ton (2015); dan 12,5 juta ton (2017)
3. Nilai Tukar Nelayan meningkat: 104,63 (2014); 166,14 (2015); 108,24 (2016); 109,86 (2017)
4. PNBP sektor perikanan mencatatkan rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir (2007-2017): 491,08 milyar
5. Ukuran ikan hasil tangkapan nelayan meningkat dan jarak melaut kian dekat.
6. Neraca perdagangan perikanan Indonesia nomor satu di ASEAN tahun 2016.
Dengan pembenahan kebijakan perikanan dan penegakannya secara konsisten, biomass ikan Indonesia berpotensi meningkat hingga 224% di tahun 2050. Potensi ini merupakan hasil penelitian Univeristy of California-Santa Barbara.
Untuk mengoptimalkan hasil ini, Menteri Susi berupaya menegakkan tiga pilar dalam pengelolaan sumber daya laut yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan. Tiga pilar ini disampaikan juga dalam kuliah umum di NUPI yang disambut antusias.
"Kesejahteraan adalah dampak ikutan dari kedaulatan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan," ujarnya.
Penelitian kelautan
Kunjungan kerja di Norwegia diakhiri dengan kunjungan ke Institute of Marine Research (IMR) di Bergen untuk memperkuat kerjasama Indonesia dan Norwegia di bidang penelitian kelautan dan perikanan.
IMR merupakan lembaga riset Norwegia yang digunakan Kementerian Perikanan Norwegia untuk mengumpulkan data terkait perikanan Norwegia, termasuk kajian stok ikan dan kondisi ekosistem laut.
IMR memiliki tujuh kapal penelitian yang setiap tahunnya berlayar selama 2.000 hari untuk mengumpulkan data terkait ekosistem laut yang diperlukan dalam pengembangan perikanan Norwegia.
"Minister Susi is my hero," ujar Sissel saat menyambut Menteri Susi dan anggota delegasi di ruang riset yang ada di tepi laut.
Setelah sambutan hangat Sissel, Asmund yang menjelaskan kondisi perikanan Norwegia. Asmund mengatakan, walaupun Norwegia negara kecil, namun Norwegia merupakan marine super power.
Produksi perikanan Norwegia per tahun saat ini mencapai 2-3 juta ton. Spesies yang paling diminati dari perairan Norwegia adalah Herring, Cod, dan Salmon.
Untuk menjaga produktivitas industri perikanan Norwegia, Sissel menegaskan prinsip berkelanjutan yang jadi salah satu pilar KKP juga. "Waktu kita tidak banyak. Ancaman terhadap sumber daya laut kita semakin nyata dan berada di depan mata," kata Sissel.
Pengalaman buruk Norwegia
Meski berjaya di industri perikanan, Norwegia pernah terpuruk akhir tahun 1970. Metode open access tahun 1908 memungkinkan semua orang dan kapal ikan, terlepas dari kebangsaannya, dapat menangkap ikan di perairan Norwegia.
Tahun 1980, Norwegia memulai reformasi perikanan dengan mengeluarkan kebijakan pengendalian kegiatan penangkapan ikan untuk mengembalikan stok ikan yang hilang dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut.