AHY Merasa Realistis dan Rasional Kritik Kinerja Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 13/06/2018, 14:57 WIB
Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY saat ditemui di kantor AHY Foundation, Jakarta Selatan, Rabu (13/6/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKomandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY saat ditemui di kantor AHY Foundation, Jakarta Selatan, Rabu (13/6/2018).

"Justru kami menggunakan hati dan ini adalah hati rakyat yang kami dengarkan dan itulah mengapa pada tanggal 9 Juni lalu saya menyampaikan orasi politik dengan judul 'Dengarkan Suara Rakyat', bukan suara Demokrat. Suara rakyat yang kami serap dengan seluruh kader Demokrat, kami serap dan kami catat," tuturnya.

Baca juga: Sekjen PDI-P Anggap Kritik AHY ke Jokowi Tak Obyektif

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, kritik yang dilayangkan AHY terhadap kinerja Presiden Joko Widodo tidak obyektif.

Ia mengatakan semestinya AHY mengkritik secara obyektif dengan melihat berbagai konteks yang melingkupi berbagai kebijakan Jokowi.

"Ketika kita menilai pemerintahan Pak Jokowi juga dibutuhkan kriteria yang obyektif, bagaimana Pak Jokowi menjalankan perintah konstitusi itu. Bukan atas dasar kepentingan politiknya," ujar Hasto saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (12/6/2018).

"Sehingga berbagai realitas obyektif terhadap capaian Pak Jokowi seringkali kemudian ditutupi hanya karena agenda politik yang berbeda. Ini yang seharusnya kita kedepankan," lanjut Hasto.

Baca juga: Hasto Nilai PDI-P Sulit Berkoalisi dengan Demokrat pada Pilpres 2019

Ia menambahkan, Jokowi memimpin Indonesia di tengah berbagai kondisi seperti minimnya ketersediaan infrastruktur untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, masih buruknya tata kelola pemerintahan lantaran banyak yang belum transparan juga harus dihadapi Jokowi.

Hasto mengatakan di era pemerintahan Jokowi, kedua permasalahan tersebut langsung diatasi dan membawa perubahan yang signifikan.

Proyek infrastruktur, kata Hasto, kini mulai menunjukan geliatnya.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Nasional
Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Nasional
Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Nasional
Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X