AHY Merasa Realistis dan Rasional Kritik Kinerja Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 13/06/2018, 14:57 WIB
Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY saat ditemui di kantor AHY Foundation, Jakarta Selatan, Rabu (13/6/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKomandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY saat ditemui di kantor AHY Foundation, Jakarta Selatan, Rabu (13/6/2018).

Baca juga: Sekjen PDI-P Anggap Kritik AHY ke Jokowi Tak Obyektif

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, kritik yang dilayangkan AHY terhadap kinerja Presiden Joko Widodo tidak obyektif.

Ia mengatakan semestinya AHY mengkritik secara obyektif dengan melihat berbagai konteks yang melingkupi berbagai kebijakan Jokowi.

"Ketika kita menilai pemerintahan Pak Jokowi juga dibutuhkan kriteria yang obyektif, bagaimana Pak Jokowi menjalankan perintah konstitusi itu. Bukan atas dasar kepentingan politiknya," ujar Hasto saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (12/6/2018).

"Sehingga berbagai realitas obyektif terhadap capaian Pak Jokowi seringkali kemudian ditutupi hanya karena agenda politik yang berbeda. Ini yang seharusnya kita kedepankan," lanjut Hasto.

Baca juga: Hasto Nilai PDI-P Sulit Berkoalisi dengan Demokrat pada Pilpres 2019

Ia menambahkan, Jokowi memimpin Indonesia di tengah berbagai kondisi seperti minimnya ketersediaan infrastruktur untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, masih buruknya tata kelola pemerintahan lantaran banyak yang belum transparan juga harus dihadapi Jokowi.

Hasto mengatakan di era pemerintahan Jokowi, kedua permasalahan tersebut langsung diatasi dan membawa perubahan yang signifikan.

Proyek infrastruktur, kata Hasto, kini mulai menunjukan geliatnya.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara, Ini Pertimbangan Majelis Hakim

Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara, Ini Pertimbangan Majelis Hakim

Nasional
5 WNI Diculik di Malaysia, Mahfud MD: Abu Sayyaf Tidak Mati-mati

5 WNI Diculik di Malaysia, Mahfud MD: Abu Sayyaf Tidak Mati-mati

Nasional
Hakim Perintahkan KPK Kembalikan Uang yang Disita dari Ruang Kerja Lukman Hakim Saifuddin

Hakim Perintahkan KPK Kembalikan Uang yang Disita dari Ruang Kerja Lukman Hakim Saifuddin

Nasional
Hakim Sebut Eks Menag Lukman Hakim Saifuddin Terima Uang Rp 70 Juta

Hakim Sebut Eks Menag Lukman Hakim Saifuddin Terima Uang Rp 70 Juta

Nasional
5 WNI Diculik, Menko Polhukam akan Berikan Rekomendasi ke Pemerintah Malaysia

5 WNI Diculik, Menko Polhukam akan Berikan Rekomendasi ke Pemerintah Malaysia

Nasional
Jokowi Isyaratkan Sandi Menang Pilpres 2024, Ini Kata Prabowo

Jokowi Isyaratkan Sandi Menang Pilpres 2024, Ini Kata Prabowo

Nasional
Mendagri Baru Waktu 3 Bulan bagi Pemda Bentuk UPDT Terkait Perlindungan Anak dan Perempuan

Mendagri Baru Waktu 3 Bulan bagi Pemda Bentuk UPDT Terkait Perlindungan Anak dan Perempuan

Nasional
Jaksa Agung Diminta Telusuri Keterlibatan Tersangka Jiwasraya yang Pernah Berkantor di KSP

Jaksa Agung Diminta Telusuri Keterlibatan Tersangka Jiwasraya yang Pernah Berkantor di KSP

Nasional
KPK Pertimbangkan Banding atas Vonis 2 Tahun Romahurmuziy

KPK Pertimbangkan Banding atas Vonis 2 Tahun Romahurmuziy

Nasional
Komisi III Bakal Bentuk Panja Jiwasraya Usai Rapat Tertutup dengan Jaksa Agung

Komisi III Bakal Bentuk Panja Jiwasraya Usai Rapat Tertutup dengan Jaksa Agung

Nasional
Pimpinan DPD Yakin Pemekaran Papua Tak Beratkan APBN

Pimpinan DPD Yakin Pemekaran Papua Tak Beratkan APBN

Nasional
Karyawan TVRI Sebut Pemecatan Helmy Yahya Berimbas pada Kesejahteraan

Karyawan TVRI Sebut Pemecatan Helmy Yahya Berimbas pada Kesejahteraan

Nasional
PKS Tak Tahu-menahu soal Pengumuman Wagub DKI oleh Gerindra

PKS Tak Tahu-menahu soal Pengumuman Wagub DKI oleh Gerindra

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bukan untuk Investasi

Mahfud MD: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bukan untuk Investasi

Nasional
Prabowo Sebut Kementerian Pertahanan Bentuk Tim Investigasi Asabri

Prabowo Sebut Kementerian Pertahanan Bentuk Tim Investigasi Asabri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X