Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Merasa Realistis dan Rasional Kritik Kinerja Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 13/06/2018, 14:57 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY membantah jika kritik yang ia tujukan terhadap pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla disebut tidak obyektif.

Kritik tersebut ia sampaikan dalam orasi politiknya pada 9 Juni 2018 lalu.

Agus menegaskan, dalam orasi politiknya itu ia juga mengapresiasi kinerja pemerintah yang sudah dianggap baik.

"Kami juga menekankan dan konsisten berkali-kali dan mengapresiasi apa yang sudah baik, terima kasih kepada apa yang sudah dikerjakan oleh apa yang diinginkan para pemimpin kita," ujar Agus saat ditemui di kantor AHY Foundation, Jakarta Selatan, Rabu (13/6/2018).

"Tetapi, yang sudah baik lanjutkan, yang belum baik diperbaiki," tambah putra Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Baca juga: Lima Kritik AHY untuk Pemerintahan Jokowi-JK

Agus mengatakan, dalam melontarkan kritik, ia berusaha untuk bersikap realistis dan rasional.

Selain itu, kritik tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat yang ia dapatkan saat berkunjung ke daerah.

Seluruh aspirasi dari masyarakat ia tampung kemudian disampaikan sebagai kritik yang membangun.

Di sisi lain, menurut Agus, pemerintah juga harus mengakui ada hal-hal yang harus diperbaiki, selain capaian-capaian positif yang telah dibuat.

"Artinya kami realistis dan rasional, tidak bisa bilang semuanya sudah baik, itu namanya bohong, kalau segala sesuatu sudah baik," kata Agus.

"Justru kami menggunakan hati dan ini adalah hati rakyat yang kami dengarkan dan itulah mengapa pada tanggal 9 Juni lalu saya menyampaikan orasi politik dengan judul 'Dengarkan Suara Rakyat', bukan suara Demokrat. Suara rakyat yang kami serap dengan seluruh kader Demokrat, kami serap dan kami catat," tuturnya.

Baca juga: Sekjen PDI-P Anggap Kritik AHY ke Jokowi Tak Obyektif

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, kritik yang dilayangkan AHY terhadap kinerja Presiden Joko Widodo tidak obyektif.

Ia mengatakan semestinya AHY mengkritik secara obyektif dengan melihat berbagai konteks yang melingkupi berbagai kebijakan Jokowi.

"Ketika kita menilai pemerintahan Pak Jokowi juga dibutuhkan kriteria yang obyektif, bagaimana Pak Jokowi menjalankan perintah konstitusi itu. Bukan atas dasar kepentingan politiknya," ujar Hasto saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (12/6/2018).

"Sehingga berbagai realitas obyektif terhadap capaian Pak Jokowi seringkali kemudian ditutupi hanya karena agenda politik yang berbeda. Ini yang seharusnya kita kedepankan," lanjut Hasto.

Baca juga: Hasto Nilai PDI-P Sulit Berkoalisi dengan Demokrat pada Pilpres 2019

Ia menambahkan, Jokowi memimpin Indonesia di tengah berbagai kondisi seperti minimnya ketersediaan infrastruktur untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, masih buruknya tata kelola pemerintahan lantaran banyak yang belum transparan juga harus dihadapi Jokowi.

Hasto mengatakan di era pemerintahan Jokowi, kedua permasalahan tersebut langsung diatasi dan membawa perubahan yang signifikan.

Proyek infrastruktur, kata Hasto, kini mulai menunjukan geliatnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com