AHY Merasa Realistis dan Rasional Kritik Kinerja Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 13/06/2018, 14:57 WIB
Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY saat ditemui di kantor AHY Foundation, Jakarta Selatan, Rabu (13/6/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKomandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY saat ditemui di kantor AHY Foundation, Jakarta Selatan, Rabu (13/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY membantah jika kritik yang ia tujukan terhadap pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla disebut tidak obyektif.

Kritik tersebut ia sampaikan dalam orasi politiknya pada 9 Juni 2018 lalu.

Agus menegaskan, dalam orasi politiknya itu ia juga mengapresiasi kinerja pemerintah yang sudah dianggap baik.

"Kami juga menekankan dan konsisten berkali-kali dan mengapresiasi apa yang sudah baik, terima kasih kepada apa yang sudah dikerjakan oleh apa yang diinginkan para pemimpin kita," ujar Agus saat ditemui di kantor AHY Foundation, Jakarta Selatan, Rabu (13/6/2018).

"Tetapi, yang sudah baik lanjutkan, yang belum baik diperbaiki," tambah putra Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Baca juga: Lima Kritik AHY untuk Pemerintahan Jokowi-JK

Agus mengatakan, dalam melontarkan kritik, ia berusaha untuk bersikap realistis dan rasional.

Selain itu, kritik tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat yang ia dapatkan saat berkunjung ke daerah.

Seluruh aspirasi dari masyarakat ia tampung kemudian disampaikan sebagai kritik yang membangun.

Di sisi lain, menurut Agus, pemerintah juga harus mengakui ada hal-hal yang harus diperbaiki, selain capaian-capaian positif yang telah dibuat.

"Artinya kami realistis dan rasional, tidak bisa bilang semuanya sudah baik, itu namanya bohong, kalau segala sesuatu sudah baik," kata Agus.

"Justru kami menggunakan hati dan ini adalah hati rakyat yang kami dengarkan dan itulah mengapa pada tanggal 9 Juni lalu saya menyampaikan orasi politik dengan judul 'Dengarkan Suara Rakyat', bukan suara Demokrat. Suara rakyat yang kami serap dengan seluruh kader Demokrat, kami serap dan kami catat," tuturnya.

Baca juga: Sekjen PDI-P Anggap Kritik AHY ke Jokowi Tak Obyektif

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, kritik yang dilayangkan AHY terhadap kinerja Presiden Joko Widodo tidak obyektif.

Ia mengatakan semestinya AHY mengkritik secara obyektif dengan melihat berbagai konteks yang melingkupi berbagai kebijakan Jokowi.

"Ketika kita menilai pemerintahan Pak Jokowi juga dibutuhkan kriteria yang obyektif, bagaimana Pak Jokowi menjalankan perintah konstitusi itu. Bukan atas dasar kepentingan politiknya," ujar Hasto saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (12/6/2018).

"Sehingga berbagai realitas obyektif terhadap capaian Pak Jokowi seringkali kemudian ditutupi hanya karena agenda politik yang berbeda. Ini yang seharusnya kita kedepankan," lanjut Hasto.

Baca juga: Hasto Nilai PDI-P Sulit Berkoalisi dengan Demokrat pada Pilpres 2019

Ia menambahkan, Jokowi memimpin Indonesia di tengah berbagai kondisi seperti minimnya ketersediaan infrastruktur untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, masih buruknya tata kelola pemerintahan lantaran banyak yang belum transparan juga harus dihadapi Jokowi.

Hasto mengatakan di era pemerintahan Jokowi, kedua permasalahan tersebut langsung diatasi dan membawa perubahan yang signifikan.

Proyek infrastruktur, kata Hasto, kini mulai menunjukan geliatnya.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] 10.856 Orang Meninggal Akibat Covid-19 | Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Nasional

[POPULER NASIONAL] 10.856 Orang Meninggal Akibat Covid-19 | Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Nasional

Nasional
Lahirnya Partai Ummat, Partai Baru Amien Rais dan Imbas Kongres PAN

Lahirnya Partai Ummat, Partai Baru Amien Rais dan Imbas Kongres PAN

Nasional
Fenomena 'Kakek Sugiono' di Pusaran Hoaks Politik Tanah Air

Fenomena "Kakek Sugiono" di Pusaran Hoaks Politik Tanah Air

Nasional
Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Nasional
Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Nasional
Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Nasional
Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Nasional
Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Nasional
Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Nasional
Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Nasional
Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Nasional
Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X