AHY Merasa Realistis dan Rasional Kritik Kinerja Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 13/06/2018, 14:57 WIB
Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY saat ditemui di kantor AHY Foundation, Jakarta Selatan, Rabu (13/6/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKomandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY saat ditemui di kantor AHY Foundation, Jakarta Selatan, Rabu (13/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY membantah jika kritik yang ia tujukan terhadap pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla disebut tidak obyektif.

Kritik tersebut ia sampaikan dalam orasi politiknya pada 9 Juni 2018 lalu.

Agus menegaskan, dalam orasi politiknya itu ia juga mengapresiasi kinerja pemerintah yang sudah dianggap baik.

"Kami juga menekankan dan konsisten berkali-kali dan mengapresiasi apa yang sudah baik, terima kasih kepada apa yang sudah dikerjakan oleh apa yang diinginkan para pemimpin kita," ujar Agus saat ditemui di kantor AHY Foundation, Jakarta Selatan, Rabu (13/6/2018).

"Tetapi, yang sudah baik lanjutkan, yang belum baik diperbaiki," tambah putra Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Baca juga: Lima Kritik AHY untuk Pemerintahan Jokowi-JK

Agus mengatakan, dalam melontarkan kritik, ia berusaha untuk bersikap realistis dan rasional.

Selain itu, kritik tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat yang ia dapatkan saat berkunjung ke daerah.

Seluruh aspirasi dari masyarakat ia tampung kemudian disampaikan sebagai kritik yang membangun.

Di sisi lain, menurut Agus, pemerintah juga harus mengakui ada hal-hal yang harus diperbaiki, selain capaian-capaian positif yang telah dibuat.

"Artinya kami realistis dan rasional, tidak bisa bilang semuanya sudah baik, itu namanya bohong, kalau segala sesuatu sudah baik," kata Agus.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penerima Kartu Prakerja Total 5,9 Juta, Banyak yang Belum Dapat

Penerima Kartu Prakerja Total 5,9 Juta, Banyak yang Belum Dapat

Nasional
Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Nasional
Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Nasional
Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Nasional
Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Nasional
Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Nasional
Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Nasional
Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Nasional
Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Nasional
Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Nasional
Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X