Kapolri: Seperti Operasi Tinombala, TNI-Polri Bergabung Lawan Terorisme

Kompas.com - 22/05/2018, 17:52 WIB
Basri alias Bagong dibawa dengan pengawalan ketat Satuan Tugas Tinombala 2016 di Poso, Sulawesi Tengah, Rabu (14/9/2016). KOMPAS.com/MANSURBasri alias Bagong dibawa dengan pengawalan ketat Satuan Tugas Tinombala 2016 di Poso, Sulawesi Tengah, Rabu (14/9/2016).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan, Polri tidak keberatan dengan rencana pelibatan TNI dalam memberantas terorisme.

Tito justru ingin agar Polri dan TNI bersatu sehingga bisa menjadi kekuatan yang optimal.

"Jadi saya berpendapat bahwa saat ini yang terjadi mekanismenya mirip seperti operasi Tinombala, dimana kekuatan Polri dan TNI bergabung dalam rangka bersama sama menangani itu (terorisme)," kata Tito dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Baca juga: Ini Rencana Skema Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme

Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menyatakan penetapan gelar perkara kasus Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di ruang rapat utama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/11/2016). Polri menetapkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama murni berdasarkan fakta hukum yang ditemui tim penyelidik. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menyatakan penetapan gelar perkara kasus Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di ruang rapat utama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/11/2016). Polri menetapkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama murni berdasarkan fakta hukum yang ditemui tim penyelidik.
Operasi Tinombala adalah operasi gabungan TNI-Polri yang dilakukan di Poso.

Pada 2016, Tim Satgas Operasi Tinombala berhasil menembak mati Komandan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Santoso alias Abu Wardah yang sudah lama diburu. 

"Saya justru minta Bapak Panglima TNI Marsekal Hadi agar kekuatan TNI masuk bergabung ke operasi (terorisme) ini," kata Tito.

Tito menambahkan, operasi terorisme di Indonesia memang 75 persen adalah operasi intelijen, dan 20 persen adalah pemberkasan untuk ke pengadilan.

Hanya 5 persen yang sifatnya adalah penyerangan.

Baca juga: Ini Cerita Panglima TNI Bagaimana Operasi Penyergapan Santoso

Oleh karena itu, Tito meminta publik tidak khawatir dan justru harus mendukung masuknya TNI dalam melawan terorisme.

"Prinsip penanganan teroris adalah bagaimana memenangkan dukungan publik. Kalau publik dukung langkah-langkah negara, maka teroris tidak akan bisa berkembang," kata Tito.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membenarkan bahwa saat ini pemerintah dalam proses mengaktifkan kembali Koopsusgab TNI.

Baca juga: JK: Koordinasi TNI-Polri Atasi Terorisme Diperlukan agar Tak Terjadi Friksi

Presiden menegaskan bahwa pengaktifan kembali Koopsusgab TNI itu demi memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia dari para pelaku teror.

Meski demikian, Jokowi menegaskan Koopsusgab TNI itu nantinya baru turun tangan dalam situasi kegentingan tertentu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Lelang Dua Bidang Tanah di Siak Hasil Rampasan Terpidana Korupsi

KPK Lelang Dua Bidang Tanah di Siak Hasil Rampasan Terpidana Korupsi

Nasional
Senandungkan Lagu Indonesia Pusaka, Sutopo Menunggu Peminjam Buku di Becak Pustakanya...

Senandungkan Lagu Indonesia Pusaka, Sutopo Menunggu Peminjam Buku di Becak Pustakanya...

Nasional
KPK Panggil Tersangka Kasus E-KTP Husni Fahmi

KPK Panggil Tersangka Kasus E-KTP Husni Fahmi

Nasional
Jokowi Minta BKKBN Sampaikan Informasi dengan Metode Kekinian

Jokowi Minta BKKBN Sampaikan Informasi dengan Metode Kekinian

Nasional
Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

Nasional
KPK Dalami Aliran Dana ke Kemensesneg dari PT DI Terkait Pengadaan Pesawat

KPK Dalami Aliran Dana ke Kemensesneg dari PT DI Terkait Pengadaan Pesawat

Nasional
Seorang Pegawai KPK Meninggal Dunia akibat Covid-19

Seorang Pegawai KPK Meninggal Dunia akibat Covid-19

Nasional
Pimpinan LPSK: Tindakan dan Ujaran Rasialisme Ingkari Sejarah Bangsa Indonesia

Pimpinan LPSK: Tindakan dan Ujaran Rasialisme Ingkari Sejarah Bangsa Indonesia

Nasional
Jokowi Optimistis Angka Stunting Bisa Turun Jadi 14 Persen Tahun 2024

Jokowi Optimistis Angka Stunting Bisa Turun Jadi 14 Persen Tahun 2024

Nasional
Berkas Perkara 3 Kasus Rizieq Shihab Dikembalikan, Penyidik Bareskrim Lengkapi Petunjuk Jaksa

Berkas Perkara 3 Kasus Rizieq Shihab Dikembalikan, Penyidik Bareskrim Lengkapi Petunjuk Jaksa

Nasional
Hadapi Krisis Iklim, Anak Muda Lintas Komunitas Ini Desak Pemerintah Lakukan 4 Langkah

Hadapi Krisis Iklim, Anak Muda Lintas Komunitas Ini Desak Pemerintah Lakukan 4 Langkah

Nasional
IDI Usulkan Pemerintah Lakukan 3 Hal Konkret Ini untuk Tekan Angka Kematian

IDI Usulkan Pemerintah Lakukan 3 Hal Konkret Ini untuk Tekan Angka Kematian

Nasional
Wapres: Integritas ASN Jadi Fokus Pemerintah

Wapres: Integritas ASN Jadi Fokus Pemerintah

Nasional
Polri Diminta Transparan dalam Pengawasan dan Pembinaan Pam Swakarsa

Polri Diminta Transparan dalam Pengawasan dan Pembinaan Pam Swakarsa

Nasional
Bio Farma: 1,8 Juta Dosis Vaksin Sinovac untuk Tenaga Kesehatan Ditargetkan Sampai di Daerah Tujuan Hari Ini

Bio Farma: 1,8 Juta Dosis Vaksin Sinovac untuk Tenaga Kesehatan Ditargetkan Sampai di Daerah Tujuan Hari Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X