Kapolri: Seperti Operasi Tinombala, TNI-Polri Bergabung Lawan Terorisme

Kompas.com - 22/05/2018, 17:52 WIB
Basri alias Bagong dibawa dengan pengawalan ketat Satuan Tugas Tinombala 2016 di Poso, Sulawesi Tengah, Rabu (14/9/2016). KOMPAS.com/MANSURBasri alias Bagong dibawa dengan pengawalan ketat Satuan Tugas Tinombala 2016 di Poso, Sulawesi Tengah, Rabu (14/9/2016).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan, Polri tidak keberatan dengan rencana pelibatan TNI dalam memberantas terorisme.

Tito justru ingin agar Polri dan TNI bersatu sehingga bisa menjadi kekuatan yang optimal.

"Jadi saya berpendapat bahwa saat ini yang terjadi mekanismenya mirip seperti operasi Tinombala, dimana kekuatan Polri dan TNI bergabung dalam rangka bersama sama menangani itu (terorisme)," kata Tito dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Baca juga: Ini Rencana Skema Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme


Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menyatakan penetapan gelar perkara kasus Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di ruang rapat utama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/11/2016). Polri menetapkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama murni berdasarkan fakta hukum yang ditemui tim penyelidik. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menyatakan penetapan gelar perkara kasus Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di ruang rapat utama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/11/2016). Polri menetapkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama murni berdasarkan fakta hukum yang ditemui tim penyelidik.
Operasi Tinombala adalah operasi gabungan TNI-Polri yang dilakukan di Poso.

Pada 2016, Tim Satgas Operasi Tinombala berhasil menembak mati Komandan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Santoso alias Abu Wardah yang sudah lama diburu. 

"Saya justru minta Bapak Panglima TNI Marsekal Hadi agar kekuatan TNI masuk bergabung ke operasi (terorisme) ini," kata Tito.

Tito menambahkan, operasi terorisme di Indonesia memang 75 persen adalah operasi intelijen, dan 20 persen adalah pemberkasan untuk ke pengadilan.

Hanya 5 persen yang sifatnya adalah penyerangan.

Baca juga: Ini Cerita Panglima TNI Bagaimana Operasi Penyergapan Santoso

Oleh karena itu, Tito meminta publik tidak khawatir dan justru harus mendukung masuknya TNI dalam melawan terorisme.

"Prinsip penanganan teroris adalah bagaimana memenangkan dukungan publik. Kalau publik dukung langkah-langkah negara, maka teroris tidak akan bisa berkembang," kata Tito.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membenarkan bahwa saat ini pemerintah dalam proses mengaktifkan kembali Koopsusgab TNI.

Baca juga: JK: Koordinasi TNI-Polri Atasi Terorisme Diperlukan agar Tak Terjadi Friksi

Presiden menegaskan bahwa pengaktifan kembali Koopsusgab TNI itu demi memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia dari para pelaku teror.

Meski demikian, Jokowi menegaskan Koopsusgab TNI itu nantinya baru turun tangan dalam situasi kegentingan tertentu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X