Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Terorisme Harus Diperangi dengan Cara Luar Biasa

Kompas.com - 22/05/2018, 15:03 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas pencegahan dan penanggulangan terorisme di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Kepada para jajarannya, Jokowi menekankan bahwa terorisme adalah kejahatan luar biasa terhadap negara bangsa dan kemanusiaan.

"Karena terorisme adalah kejahatan yang luar biasa maka harus dihadapi, dilawan, diperangi, dengan cara yang juga luar biasa," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas.

Selama ini, kata Jokowi, fokus pendekatan pemerintah dalam menghadapi terorisme adalah hard power. Aparat kepolisian mengedepankan tindakan pencegahan sebelum aksi teror dilakukan.

Baca juga: Terorisme, Kesehatan Jiwa, dan Cara Menghindarinya

"Dengan penegakan hukum yang keras, tegas dan tanpa kompromi dengan memburu dan membongkar jaringan teroris sampai ke akar akarnya," kata Jokowi.

Pendekatan hard power itu, kata Jokowi, jelas sangat diperlukan, tetapi belum cukup. Jokowi meminta pendekatan hard power diseimbangkan dengan soft power.

Soft power yang dimaksud bukan hanya dengan memperkuat program deradikalisasi kepada mantan napi teroris.

Baca juga: Pemerintah dan DPR Diminta Bentuk Lembaga Pengawas Penanggulangan Terorisme

"Tapi juga membersihkan lembaga mulai dari TK, SD, SMP SMA, perguruan tinggi, ruang-ruang publik, serta mimbar-mimbae umum dari ajaran ideologi terorisme," sambung Jokowi.

Jokowi menilai langkah preventif ini sangat penting ketika melihat bom bunuh diri di Surabaya-Sidoarjo lalu mulai melibatkan keluarga, perempuan dan anak-anak di bawah umur. Hal tersebut menjadi peringatan betapa keluarga bisa menjadi target indoktrinasi terorisme.

"Untuk itu saya minta pendekatan hard power dan soft power dipadukan, diseimbangkan, sehingga aksi pencegahan dan penanggulangan terorisme bisa berjalan jauh lebih efektif lagi," kata Jokowi.

Kompas TV Seorang pilot Garuda Indonesia juga dikabarkan viral setelah memposting dukungannya pada kelompok HTI.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com