Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Bisa Ada Reformasi Lagi di Masa Depan

Kompas.com - 21/05/2018, 05:21 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono turut berkomentar mengenai peringatan 20 tahun reformasi yang jatuh pada Senin (21/5/2018) hari ini.

Lewat akun Twitter @SBYudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat tersebut menyebut, bisa saja terjadi reformasi lagi di masa depan.

SBY memulai kicauannya dengan menyebut bahwa 2018 adalah tahun yang memiliki makna sejarah tinggi. Selain merupakan peringatan 20 tahun reformasi, tahun ini Indonesia juga memperingati genapnya 110 tahun Kebangkitan Nasional dan 90 tahun Sumpah Pemuda.

"Semangat Kebangkitan Nasional 1908, 110 th lalu - Menjadi bangsa yang merdeka & berdaulat. Bebas dari belenggu para penjajah. *SBY*," demikian kicauan SBY, Minggu (20/5/2018).

Baca juga: 20 Tahun Tragedi Trisakti, Apa yang Terjadi pada 12 Mei 1998 Itu?

Setelah 110 tahun dari momen kebangkitan nasional, SBY menilai generasi sekarang dan mendatang bertugas untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada abad ke-21.

Sementara itu, semangat Sumpah Pemuda 1928 adalah bersatunya pemuda-pemudi Indonesia di seluruh Tanah Air yang amat majemuk identitasnya. Oleh karena itu, SBY berpesan jangan sampai generasi sekarang kurang rukun dan kurang bersatu.

"Berdosa kita kepada para pendahulu. Malu pula kepada generasi mendatang," kata dia.

 

Adapun semangat dan agenda reformasi 1998, 20 tahun lalu, menurut SBY, adalah koreksi besar dan mendasar atas kehidupan bangsa yang kurang adil dan berimbang bagi rakyat.

Intinya, kata dia, kekuasaan tak boleh terlalu absolut agar kebebasan rakyat dan demokrasi hidup. Hukum harus tegak dan tak tebang pilih.

Baca juga: 20 Tahun Reformasi, Kisah Mahasiswa Kuasai Gedung DPR pada 18 Mei 1998

Ekonomi juga harus adil dan menyejahterakan seluruh rakyat. Sementara dalam politik praktis termasuk pemilu, negara termasuk TNI, Polri, dan BIN harus netral dan tak berpihak.

"Generasi sekarang & mendatang wajib jalankan & wujudkan amanah reformasi tsb. Kalau tidak, bisa ada reformasi lagi di masa depan. *SBY*," kicau SBY.

Menutup rangkaian twitnya, SBY berpesan agar jangan melupakan sejarah. Sebab, keledai tak tersandung batu yang sama.

"Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bukan keledai dan ingat sejarahnya," tutur SBY.

Kompas TV Saat itu, BJ Habibie menggantikan Presiden ke-2 RI Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com