Budiman Sudjatmiko: Presiden Paling Berhasil adalah Jokowi, Bukan Soeharto

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengatakan, survei Indobarometer secara tidak langsung menunjukkan bahwa Joko Widodo adalah presiden yang paling berhasil memimpin Indonesia.

Diketahui, survei Indo Barometer yang dirilis Minggu (20/5/2018) menyebutkan, 32,9 persen responden memilih Soeharto sebagai presiden yang paling berhasil. Urutan kedua dan ketiga diikuti Soekarno yang dipilih 21,3 persen responden dan Joko Widodo dipilih 17,8 responden.

Adapun, posisi keempat dan kelima ditempati oleh Susilo Bambang Yudhoyono (dipilih 11,6 persen responden) dan BJ Habibie (dipilih 3,5 persen responden).

Pencapaian keberhasilan Soeharto, Soekarno dengan Jokowi, lanjut Budiman, tidak bisa dibandingkan. Sebab, periode kepemimpinan ketiga presiden itu berbeda jauh. Soeharto berkuasa selama 32 tahun dan Ir Soekarno menjadi presiden selama 22 tahun.

Sementara Jokowi yang kini belum menyelesaikan satu masa periode kepemimpinannya (sekitar 4 tahun) saja sudah berada pada posisi ketiga.

Baca juga: Survei Indo Barometer, Soeharto Dinilai sebagai Presiden Paling Berhasil

Dengan demikian, menurut Budiman, boleh dibilang bahwa mayoritas responden memilih Jokowi sebagai presiden yang paling berhasil.

"Artinya di sini, Pak Jokowi mendapatkan posisi bagus, Jokowi lebih tinggi (dibandingkan dengan presiden pasca-reformasi)," ujar Budiman kepada wartawan ketika dijumpai di bilangan Senayan, Jakarta, Minggu (20/5/2018).

Budiman menambahkan, hal itu disebabkan oleh Jokowi yang berhasil memecahkan opini publik mengenai pembangunan yang masif.

"Dulu ada anggapan, pembangunan bisa berhasil kalau pemerintahannya sentralistik atau otoriter, semua bisa jalan. Nah, Pak Jokowi bisa membuktikan bahwa pembangunan bisa berjalan, bahkan merata di era pemerintahan yang demokratis," ujar Budiman.

Menurut Budiman, memang sulit melaksanakan pembangunan yang masif apabila kekuasaan tidak sentralistik. Ini berkaitan dengan banyak hal, salah satu yang paling menentukan adalah politik anggaran.

Baca juga: Jokowi: Bersihkan Lembaga Pendidikan dari Ideologi Sesat Terorisme

Apalagi, di era sekarang, situasi otonomi daerah sudah berkembang pesat di mana wewenang pemerintah pusat tidak lagi semutlak era Orde Baru. Namun nyatanya Jokowi mampu menembus batas-batas itu dan melaksanakan pembangunan secara merata.

"Jauh lebih susah loh membangun di pemerintahan demokratis ketimbang membangun di era sentralistis. Karena dulu ada faktor stabilitas yang lebih terjamin. Nah, sekarang kan dinamis. Gubernur, bupati, wali kota saja bisa berbeda partai politik dengan presiden," ujar Budiman.

"Di sinilah mungkin Pak Jokowi mendapat posisi yang bagus, karena dia bisa memadukan dua hal yang dikira banyak orang mustahil digabungkan, yaitu kebebasan dan pembangunan infrastruktur," lanjut dia.