Demokrat Klaim Subsidi BBM di Era SBY Sejahterakan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengklaim subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mampu menyejahterakan masyarakat.

Ia menganggap kebijakan tersebut berhasil sebab mampu mencapai indikator utama, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Kebijakan itu paling penting indikatornya berhasil atau tidak adalah penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Dan sudah terbukti (di era SBY)," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Baca juga: Demokrat Sebut Kritik Jokowi ke SBY Tak Hambat Penjajakan Koalisi dengan PDI-P

Ia mengatakan, di era SBY kemiskinan turun dari 17 persen menjadi 10 persen. Ia juga mengklaim pendapatan per kapita masyarakat Indonesia meningkat 13 persen.

Menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya pendapatan perkapita merupakan bukti kesuksesan dari kebijakan subsidi BBM di era SBY.

Karena itu ia mengatakan tak perlu dibanding-bandingkan dan dicari kekurangan dari pemerintahan sebelumnya. Syarief mengatakan tugas Presiden yang baru ialah melengkapi capaian Presiden sebelumnya.

"Kita harus paham bahwa setiap Presiden itu memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Nah akan lebih bagus kalau saling melengkapi. Itu yang paling penting," lanjut dia.

Baca juga: PDI-P: Pidato Jokowi soal BBM Tak Bermaksud Menyudutkan SBY

Kritik Jokowi soal subsidi BBM era SBY disampaikan saat menghadiri workshop anggota DPRD PPP pada Selasa (15/5/2018) kemarin.

Jokowi awalnya menyinggung kebijakannya soal BBM satu harga. Dengan kebijakan itu, Jokowi mengklaim harga BBM di wilayah terpencil, khususnya di kawasan Indonesia timur, bisa sama dengan di Jawa. Padahal, sebelumnya harga BBM di wilayah terpencil bisa mencapai Rp 60.000-Rp 100.000.

Jokowi kemudian menyinggung subsidi Rp 340 triliun yang digelontorkan pemerintahan terdahulu. Ia tidak secara spesifik menyebut pemerintahan SBY.

Baca juga: PKS Minta Jokowi Fokus Penuhi Janji Kampanye dan Tak Salahkan SBY

"Dulu subsidi Rp 340 triliun kenapa harga (BBM di tiap daerah) enggak bisa sama? Ada apa? Kenapa enggak ditanyakan?" kata Jokowi.

"Sekarang subsidi sudah enggak ada untuk di BBM, tapi harga bisa disamakan dengan di sini. Ini yang harus ditanyakan. Tanyanya ke saya, saya jawab nanti. Ini yang harus juga disampaikan ke masyarakat," tambah dia.