Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Sebut Kritik Jokowi ke SBY Tak Hambat Penjajakan Koalisi dengan PDI-P

Kompas.com - 18/05/2018, 15:00 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan kritik yang disampaikam Presiden Joko Widodo terhadap Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait subsidi BBM tak menghambat penjajakan koalisi dengan PDI-P di Pilpres 2019.

"Ya kita tidak sampai ke sana (menghambat penjajakan koalisi)," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Baca juga: Balas Kritik Jokowi, Politisi Demokrat Sebut Pemerintah Sekarang Eksploitasi Rakyat

Ia mengatakan seyogianya setiap Presiden memahami konteks sosial, ekonomi, dan politik di masing-masing pemerintahan.

Ia menambahkan yang terpenting bagi semua Presiden adalah kebijakan yang diambil berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Syarief juga mengatakan SBY sengaja tak menanggapi kritik yang disampaikan Jokowi tersebut karena tak ingin suasana bertambah gaduh.

Baca juga: PDI-P: Pidato Jokowi soal BBM Tak Bermaksud Menyudutkan SBY

Ia pun meminta Jokowi fokus bekerja menyelesaikan sejumlah permasalahan seperti terorisme.

"Jadi twitnya Pak SBY itu adalah ingin mengingatkan kita semua bahwa yang menjadi prioritas kita saat ini adalah pemberantasan terorisme. Yang lain itu kan untuk sementara bisa ditunda iya kan," ujar Syarief.

"Karena terorisme ini bisa menganggu kemana-mana ya, menganggu kemana-mana dan pada akhirnya rakyat juga menderita, itu intinya," lanjut dia.

Baca juga: PKS Minta Jokowi Fokus Penuhi Janji Kampanye dan Tak Salahkan SBY

Kritik Jokowi soal subsidi BBM era SBY disampaikan saat menghadiri workshop anggota DPRD PPP pada Selasa (15/5/2018) kemarin.

Jokowi awalnya menyinggung kebijakannya soal BBM satu harga. Dengan kebijakan itu, Jokowi mengklaim harga BBM di wilayah terpencil, khususnya di kawasan Indonesia timur, bisa sama dengan di Jawa. Padahal, sebelumnya harga BBM di wilayah terpencil bisa mencapai Rp 60.000-Rp 100.000.

Jokowi kemudian menyinggung subsidi Rp 340 Triliun yang digelontorkan pemerintahan terdahulu. Ia tidak secara spesifik menyebut pemerintahan SBY.

Baca juga: Dikritik Jokowi soal Subsidi BBM, SBY Minta Kader Demokrat Bersabar

"Dulu subsidi Rp 340 triliun kenapa harga (BBM di tiap daerah) enggak bisa sama? Ada apa? Kenapa enggak ditanyakan?" kata Jokowi.

"Sekarang subsidi sudah enggak ada untuk di BBM, tapi harga bisa disamakan dengan di sini. Ini yang harus ditanyakan. Tanyanya ke saya, saya jawab nanti. Ini yang harus juga disampaikan ke masyarakat," tambah dia.

Kompas TV Pertemuan para elite di tahun politik mengundang simulasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Putus 207 Sengketa Pileg Hari Ini hingga Besok

MK Putus 207 Sengketa Pileg Hari Ini hingga Besok

Nasional
Tanggal 24 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Nasional
Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com