PKS Minta Jokowi Fokus Penuhi Janji Kampanye dan Tak Salahkan SBY

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan, semestinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menyinggung pemerintahan sebelumnya saat bekerja. Hal itu disampaikan Hidayat menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyindir kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di era presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ya setahu saya pada waktu itu SBY juga enggak pernah menyinggung kepemimpinan yang sebelumnya. Dan menurut saya, setiap kepemimpinan mempunyai kondisi sendiri, tantangan sendiri, peluang sendiri, punya ancaman sendiri, dan potensi kekuatan sendiri," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Hidayat menambahkan, sebaiknya Presiden Jokowi fokus menjalankan pemerintahannya dan tak mengurusi pemerintahan sebelumnya. Ia mengatakan masih banyak janji kampanye Presiden Jokowi yang belum terpenuhi, seperti stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap dollar.

Hidayat pun menilai janji Presiden Jokowi memperluas lapangan pekerjaan belum terlaksana lantaran masih adanya tenaga kerja asing ilegal di Indonesia.

"Jadi fokus saja, kewenangan sudah diberikan, anggaran sudah diberikan, janji juga dipenuhi kepada rakyat. Daripada melempar kepada rakyat tentang pemimpin yang sebelumnya, padahal rakyat sendiri sudah tahu," lanjut Wakil Ketua MPR itu.

Baca juga: Dikritik Jokowi soal Subsidi BBM, SBY Minta Kader Demokrat Bersabar

Kritik Jokowi soal subsidi BBM era SBY disampaikan saat menghadiri workshop anggota DPRD PPP pada Selasa (15/5/2018).

Presiden Jokowi awalnya menyinggung kebijakannya soal BBM satu harga. Dengan kebijakan itu, Jokowi mengklaim harga BBM di wilayah terpencil, khususnya di kawasan Indonesia timur, bisa sama dengan di Jawa. Padahal, sebelumnya harga BBM di wilayah terpencil bisa mencapai Rp 60.000-Rp 100.000.

Presiden Jokowi kemudian menyinggung subsidi Rp 340 Triliun yang digelontorkan pemerintahan terdahulu. Ia tidak secara spesifik menyebut pemerintahan SBY.

"Dulu subsidi Rp 340 triliun kenapa harga (BBM di tiap daerah) enggak bisa sama? Ada apa? Kenapa enggak ditanyakan?" kata Jokowi.

"Sekarang subsidi sudah enggak ada untuk di BBM, tapi harga bisa disamakan dengan disini. Ini yang harus ditanyakan. Tanyanya ke saya, saya jawab nanti. Ini yang harus juga disampaikan ke masyarakat," tambah dia.