Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dikritik Jokowi soal Subsidi BBM, SBY Minta Kader Demokrat Bersabar

Kompas.com - 16/05/2018, 08:13 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara mengenai kritik Presiden Joko Widodo soal kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang diterapkan pada 10 tahun pemerintahannya. Lewat akun Twitter resmi @SBYudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat itu menulis lima kicauan pada Selasa (15/5/2018) malam

SBY mengaku mengikuti mengikuti percakapan publik, termasuk di media sosial, menyusul pernyataan Presiden Jokowi yang menyalahkan kebijakannya mensubsidi BBM.

"Pak Jokowi intinya mengkritik & menyalahkan kebijakan subsidi utk rakyat & kebijakan harga BBM, yg berlaku di era pemerintahan saya. *SBY*," kata dia.

"Saya minta para mantan Menteri & pejabat pemerintah di era SBY, para kader Demokrat & konstituen saya, TETAP SABAR. *SBY*," tambahnya.

SBY mengaku bisa saja menjelaskan argumentasi kenapa ia harus menjalankan kebijakan subsidi BBM. Namun, ia menilai hal tersebut tidak perlu dan tidak baik di mata rakyat. Apalagi, saat ini negara tengah menghadapi masalah keamanan, politik, dan ekonomi.

Baca jugaSBY Perintahkan Roy Suryo Sementara Tak Bicara di "Talk Show" Media

"Justru kita harus bersatu padu. Juga makin rukun. Jangan malah cekcok & beri contoh yg tak baik kepada rakyat. Malu kita. *SBY*," tulis SBY mengakhiri kicauannya.

Sementara itu, Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengungkapkan, kicauan SBY itu menanggapi pernyataan Jokowi yang disampaikan saat menghadiri lokakarya anggota DPRD PPP pada Selasa pagi.

 
Dalam kesempatan itu, Jokowi awalnya menyinggung kebijakannya soal BBM satu harga. Dengan kebijakan itu, Jokowi mengklaim harga BBM di wilayah terpencil, khususnya di kawasan Indonesia timur, bisa sama dengan di Jawa. Padahal, sebelumnya harga BBM di wilayah terpencil bisa mencapai Rp 60.000-Rp 100.000.

Jokowi kemudian menyinggung subsidi Rp 340 triliun yang digelontorkan pemerintahan terdahulu. Ia tidak secara spesifik menyebut pemerintahan SBY.

"Dulu subsidi Rp 340 triliun kenapa harga (BBM di setiap daerah) enggak bisa sama? Ada apa? Kenapa enggak ditanyakan?" kata Jokowi.

Baca jugaSBY: Mari Dukung Polri Selesaikan Masalah Ini dengan Tepat

"Sekarang subsidi sudah enggak ada untuk di BBM, tetapi harga bisa disamakan dengan di sini. Ini yang harus ditanyakan. Tanyanya ke saya, saya jawab nanti. Ini yang harus juga disampaikan ke masyarakat," kata dia.

Pernyataan Jokowi mengenai subsidi BBM era SBY ini sebenarnya sudah disampaikan beberapa kali dalam berbagai kesempatan sebelumnya. Salah satunya saat membuka Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Hanura di Kantor DPP Hanura, Jakarta, Desember 2016 lalu.

Kompas TV Beberapa petani merasa malu, karena sebagai penyangga beras nasional, raskin yang dinikmati warga miskin justru kualitasnya buruk.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 28 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 28 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
'Checks and Balances' terhadap Pemerintahan Dinilai Lemah jika PDI-P Gabung Koalisi Prabowo

"Checks and Balances" terhadap Pemerintahan Dinilai Lemah jika PDI-P Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Daftar Koalisi Terbaru Indonesia Maju

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Daftar Koalisi Terbaru Indonesia Maju

Nasional
PKS Temui PKB Bahas Potensi Kerja Sama untuk Pilkada 2024, Jateng dan Jatim Disebut

PKS Temui PKB Bahas Potensi Kerja Sama untuk Pilkada 2024, Jateng dan Jatim Disebut

Nasional
Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Bantah Tekan Pihak Kementan untuk Mutasi Pegawai

Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Bantah Tekan Pihak Kementan untuk Mutasi Pegawai

Nasional
Lantik Sekjen Wantannas, Menko Polhukam Hadi Ingatkan Situasi Keamanan Dunia yang Tidak Pasti

Lantik Sekjen Wantannas, Menko Polhukam Hadi Ingatkan Situasi Keamanan Dunia yang Tidak Pasti

Nasional
Dudung Abdurahman Datangi Rumah Prabowo Malam-malam, Mengaku Hanya Makan Bareng

Dudung Abdurahman Datangi Rumah Prabowo Malam-malam, Mengaku Hanya Makan Bareng

Nasional
Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com