Kasus Bupati Kebumen, KPK Telusuri Dugaan Keterlibatan Korporasi - Kompas.com

Kasus Bupati Kebumen, KPK Telusuri Dugaan Keterlibatan Korporasi

Kompas.com - 17/05/2018, 22:15 WIB
Tersangka Bupati Kebumen (nonaktif) Mohammad Yahya Fuad tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/3). Mohammad Yahya Fuad menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pasca ditahan KPK terkait kasus pengadaan barang dan jasa menggunakan dana APBD Kabupaten Kebumen tahun 2016. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama/18.SIGID KURNIAWAN Tersangka Bupati Kebumen (nonaktif) Mohammad Yahya Fuad tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/3). Mohammad Yahya Fuad menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pasca ditahan KPK terkait kasus pengadaan barang dan jasa menggunakan dana APBD Kabupaten Kebumen tahun 2016. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama/18.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan keterlibatan korporasi terkait hasil tindak pidana korupsi dalam kasus yang melibatkan Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad.

Dalam kasus ini, Fuad telah menjadi tersangka karena diduga menerima suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016.

"Dari fakta-fakta di penyidikan yang mengemuka, diduga terdapat pengelolaan sejumlah uang yang melibatkan korporasi yang terkait dengan Tersangka," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan resminya, Kamis (17/5/2018).

KPK juga telah memperpanjang masa penahanan terhadap Fuad selama 30 hari ke depan.

"Hari ini Kamis, dilakukan perpanjangan penahanan yang kedua selama 30 hari dimulai tanggal 20 Mei 2018 sampai 18 Juni 2018 untuk tersangka MYF (Bupati Kebumen, Mohammad Yahya)," ujar Febri.

Baca juga: Bupati Kebumen Diduga Terima "Fee" 5-7 Persen untuk Tiap Proyek

Selain Fuad, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Hojin Anshori dari pihak swasta dan Komisaris PT KAK Khayub Muhammad Lutfi.

Fuad bersama-sama Hojin menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 2,3 miliar. Suap tersebut terkait proyek pengadaan barang dan jasa yang anggarannya diperoleh dari APBD Kabupaten Kebumen.

Hojin sebelumnya merupakan anggota tim sukses saat Fuad mencalonkan diri sebagai bupati. Hojin diduga bertugas menerima dan mengelola fee yang diterima Fuad.

Adapun Khayub diduga sebagai salah satu pemberi suap dan gratifikasi kepada Fuad.

Kompas TV Menurut KPK, nilai suap dan gratifikasi yang diterima bupati mencapai Rp 2,3 miliar.


Komentar

Terkini Lainnya

Sejak 2005, KY Terima 16.000 Laporan Pelanggaran Kode Etik Hakim

Sejak 2005, KY Terima 16.000 Laporan Pelanggaran Kode Etik Hakim

Nasional
Ombudsman Sebut Penghentian Layanan Publik Di Bekasi Terbukti dan Dilakukan Sistematis

Ombudsman Sebut Penghentian Layanan Publik Di Bekasi Terbukti dan Dilakukan Sistematis

Megapolitan
Ibu yang Ditahan di Bandara Dubai Mengaku Diperlakukan Tak Manusiawi

Ibu yang Ditahan di Bandara Dubai Mengaku Diperlakukan Tak Manusiawi

Internasional
Beredar Video Kepala Korps Brimob Polri Beri Sambutan sebagai Kapolda Metro Jaya, Ini Kata Polisi

Beredar Video Kepala Korps Brimob Polri Beri Sambutan sebagai Kapolda Metro Jaya, Ini Kata Polisi

Megapolitan
Ridwan Kamil Ajak Pemerintah Inggris Kerja Sama di Bidang Transportasi

Ridwan Kamil Ajak Pemerintah Inggris Kerja Sama di Bidang Transportasi

Regional
Obor Asian Games 2018 Tiba di Balai Kota

Obor Asian Games 2018 Tiba di Balai Kota

Megapolitan
Peras Kelompok Ternak Rp 36 Juta, KPK Gadungan Ditangkap Polisi

Peras Kelompok Ternak Rp 36 Juta, KPK Gadungan Ditangkap Polisi

Regional
Pengamen Binaan UPK Kota Tua Diminta Tak Beroperasi Saat Kirab Obor Asian Games

Pengamen Binaan UPK Kota Tua Diminta Tak Beroperasi Saat Kirab Obor Asian Games

Megapolitan
Hilang Tiga Hari di Hutan, Bocah Usia 2 Tahun Ditemukan Selamat

Hilang Tiga Hari di Hutan, Bocah Usia 2 Tahun Ditemukan Selamat

Internasional
Diuji Coba Mulai Hari Ini, Kereta LRT Jakarta Melaju 40 km/jam

Diuji Coba Mulai Hari Ini, Kereta LRT Jakarta Melaju 40 km/jam

Megapolitan
Penumpang Keluhkan Perpindahan Jalur KRL Bogor di Stasiun Manggarai, Ini Kata PT KCI

Penumpang Keluhkan Perpindahan Jalur KRL Bogor di Stasiun Manggarai, Ini Kata PT KCI

Megapolitan
Ketua DPR Tegaskan Kualitas UU Lebih Penting Dibandingkan Kuantitas

Ketua DPR Tegaskan Kualitas UU Lebih Penting Dibandingkan Kuantitas

Nasional
Ketua KPK Tanggapi Kritik Wadah Pegawai KPK soal Rotasi Jabatan

Ketua KPK Tanggapi Kritik Wadah Pegawai KPK soal Rotasi Jabatan

Nasional
Pengusutan Dugaan Mahar Sandiaga Diharapkan Menjadi Ajang Klarifikasi

Pengusutan Dugaan Mahar Sandiaga Diharapkan Menjadi Ajang Klarifikasi

Nasional
Ini Tugas Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum

Ini Tugas Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum

Megapolitan
Close Ads X