Pasal-pasal yang Jadi Perdebatan Selama Pembahasan Revisi UU Antiterorisme

Kompas.com - 14/05/2018, 18:53 WIB
Petugas kepolisian saat olah TKP di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) di Jalan Arjuna, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (13/5/2018). Hingga pukul 12.30 WIB, jumlah korban ledakan di 3 gereja mencapai 10 korban meninggal dan 41 luka-luka.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Petugas kepolisian saat olah TKP di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) di Jalan Arjuna, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (13/5/2018). Hingga pukul 12.30 WIB, jumlah korban ledakan di 3 gereja mencapai 10 korban meninggal dan 41 luka-luka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat untuk mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme).

Baca juga: Wiranto Pastikan Revisi UU Antiterorisme Tidak Akan Merugikan Rakyat

Lamanya waktu pengesahan RUU Anti-terorisme memang tengah menjadi sorotan pasca-serangkaian aksi teror yang terjadi belangkan ini.

Pasalnya, revisi UU Antiterorisme telah diusulkan oleh pemerintah sejak 2016 setelah aksi teror bom di kawasan Thamrin.


Revisi UU Antiterorisme, menurut pemerintah, perlu segera dilakukan. Revisi itu diharapkan dapat mencegah serangan terjadi kembali. Namun, beberapa pasal justru menimbulkan pro dan kontra dalam proses pembahasannya.

Baca juga: Wiranto: Pemerintah Akan Lebih Tegas Basmi Kegiatan Terorisme

Berikut beberapa pasal yang menjadi perdebatan antara pemerintah, DPR dan kalangan masyarakat sipil.

1. Definisi Terorisme

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Antiterorisme Muhammad Syafi'i mengungkapkan bahwa dalam pembahasan, terjadi perbedaan pendapat antara DPR dan Pemerintah terkait definisi terorisme.

Syafi'i mengatakan, dalam Pasal 1 angka 1 draf RUU Antiterorisme, DPR menginginkan definisi terorisme memasukkan unsur politik.

Baca juga: Pembahasan RUU Anti-Terorisme Tinggal Perdebatan Definisi Terorisme

Artinya, seorang pelaku kejahatan bisa dikategorikan sebagai terorisme jika melakukan tindakan kejahatan yang merusak obyek vital strategis, menimbulkan ketakutan yang massif, untuk mencapai tujuan tertentu utamanya di bidang politik.

Selain itu, pelaku juga harus dibuktikan memiliki atau terlibat dalam suatu jaringan kelompok teroris.

Sementara, kata Syafi'i, pihak pemerintah memandang tak perlu ada unsur politik dalam definisi terorisme.

"Yang melakukan kejahatan dengan maksud menimbulkan ketakutan yang massif, korban yang massal dan merusak obyek vital yang strategis. Ini kan tindak pidana biasa," kata Syafi'i.

Baca juga: Dianggap Negatif, Definisi Terorisme dalam RUU Anti-terorisme Masih Dirumuskan

"Harusnya dengan motif politik yang bisa mengganggu keamanan negara misalnya. Nah itu baru bisa disebut teroris. Mereka (pemerintah) enggak sepakat dengan itu," ucapnya.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

PP Muhammadiyah: Jangan Ada Lagi Pernyataan Elite yang Menimbulkan Kebencian

PP Muhammadiyah: Jangan Ada Lagi Pernyataan Elite yang Menimbulkan Kebencian

Nasional
TKN Bentuk Tim Hukum Sengketa Pilpres di MK, Yusril Jadi Ketuanya

TKN Bentuk Tim Hukum Sengketa Pilpres di MK, Yusril Jadi Ketuanya

Nasional
Quraish Shihab: Semua yang Menimbulkan Keretakan Bangsa Harus Dihindari

Quraish Shihab: Semua yang Menimbulkan Keretakan Bangsa Harus Dihindari

Nasional
Jumat Siang, Prabowo-Sandiaga Daftarkan Gugatan Sengketa Pilpres ke MK

Jumat Siang, Prabowo-Sandiaga Daftarkan Gugatan Sengketa Pilpres ke MK

Nasional
TKN Sayangkan Kerusuhan yang Sebabkan Korban

TKN Sayangkan Kerusuhan yang Sebabkan Korban

Nasional
Tiga Anggota DPRD Sumut Dihukum 4 Tahun Penjara

Tiga Anggota DPRD Sumut Dihukum 4 Tahun Penjara

Nasional
Polri Tangkap Dua Tersangka Perusuh 22 Mei dari Kelompok Afiliasi ISIS

Polri Tangkap Dua Tersangka Perusuh 22 Mei dari Kelompok Afiliasi ISIS

Nasional
6 Hoaks dan Cek Fakta Kerusuhan 22 Mei 2019, Brimob China hingga Ambulans Gerindra

6 Hoaks dan Cek Fakta Kerusuhan 22 Mei 2019, Brimob China hingga Ambulans Gerindra

Nasional
Pascakerusuhan, Polri Akui Ada Satu Korban Tewas akibat Peluru Tajam

Pascakerusuhan, Polri Akui Ada Satu Korban Tewas akibat Peluru Tajam

Nasional
Tim Hukum KPU Sudah Mulai Bekerja untuk Hadapi Sengketa Pemilu di MK

Tim Hukum KPU Sudah Mulai Bekerja untuk Hadapi Sengketa Pemilu di MK

Nasional
Diperiksa 6 Jam, Menag Jelaskan ke KPK soal Temuan Uang di Laci Meja Kerja

Diperiksa 6 Jam, Menag Jelaskan ke KPK soal Temuan Uang di Laci Meja Kerja

Nasional
Alwi Shihab Ajak Ulama, Habib, Massyaikh, Kiai Imbau Masyarakat yang Sejuk-sejuk

Alwi Shihab Ajak Ulama, Habib, Massyaikh, Kiai Imbau Masyarakat yang Sejuk-sejuk

Nasional
KPU: Sengketa Hasil Pilpres Diajukan Paling Lambat Jumat Pukul 24.00

KPU: Sengketa Hasil Pilpres Diajukan Paling Lambat Jumat Pukul 24.00

Nasional
Gerakan Suluh Kebangsaan: Mari Kita Jaga Bangsa Ini agar Terawat

Gerakan Suluh Kebangsaan: Mari Kita Jaga Bangsa Ini agar Terawat

Nasional
Hingga Kamis Pagi, Polri Sebut 300 Perusuh di Wilayah Jakarta Sudah Diamankan

Hingga Kamis Pagi, Polri Sebut 300 Perusuh di Wilayah Jakarta Sudah Diamankan

Nasional

Close Ads X