Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Monopoli Insentif Elektoral Jokowi dan "Warning" untuk Partai Pendukungnya

Kompas.com - 05/05/2018, 06:45 WIB
Yoga Sukmana,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan Presiden (Pilpres) memang masih setahun lagi, namun peta elektoral tokoh-tokoh yang diprediksi akan bertarung di dalamnya sudah sangat nampak.

Presiden Joko Widodo masih menjadi nama teratas dalam berbagai survei. Suatu hal lumrah karena politisi PDI Perjuangan sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta itu adalah petahana.

Penantang terkuat Presiden Jokowi adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kebetulan, Prabowo adalah lawan Jokowi di Pemilihan Presiden 2014 lalu.

Baca juga: Survei Indikator: Elektabilitas Jokowi 60,6 Persen, Prabowo 29 Persen

Namun, yang masih menjadi pertanyaan adalah apakah kenaikan elektoral Jokowi berdampak terhadap partai-partai pendukungnya atau partai pendukung pemerintah.

 

Elektabilitas dan Kepuasan

Berdasarkan survei nasional Indikator Politik Indonesia (Indikator) pada 25 Maret - 31 Maret 2018, 60,6 persen responden memilih Jokowi, naik dari September 2017 yang sebesar 58,9 persen.

Kenaikan elektablitas Jokowi juga terlihat di survei-survei lainnya. Di survei Litbang Kompas pada 21 Maret-1 April 2018 misalnya, elektabilitas Jokowi mencapai 55,9 persen, naik dari enam bulan sebelumnya yang masih 46,3 persen.

Sementara itu, berdasarkan survei Poltracking pada 27 Januari - 3 Februari 2018, elektabiliotas Jokowi sebesar 57,6 persen, juga naik dari survei lembaga yang sama pada November 2017 yang sebesar 53,2 persen.

Baca juga: Survei Indikator: Kepuasan dan Keyakinan kepada Jokowi Lebih dari 70 Persen

Dari hasil tiga lembaga survei tersebut, kenaikan elektabilitas Jokowi dari tahun lalu ada dikisaran 1,7 persen - 9,6 persen.

Kenaikan elektabilitas tersebut sejalan dengan tingkat kepuasan kepada Presiden Jokowi atau pemerintah.

Survei Indikator juga menangkap sebanyak 71,3 persen menyatakan puas, sementara 27,3 persen tidak puas. Sisanya 1,5 persen tidak menjawab.

Di survei yang sama, 72,5 persen responden merasa yakin atas kemampuan kepemimpinan Jokowi. Adapun 20,9 menyatakan tidak yakin dan sebanyak 6,6 persen tidak menjawab.

Baca juga: Politisi Golkar Sebut Jokowi Belum Tingkatkan Elektabilitas Partai

Presiden Joko Widodo (kedua kiri), Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri (kedua kanan), Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga kader PDI-P Puan Maharani (kiri) dan Panitia Pengarah Rakernas PDI-P Prananda Prabowo, bersama para kader PDIP lainnya mengacungkan simbol metal dengan ketiga jarinya seusai pembukaan Rakernas III PDI-P di Sanur, Bali, Jumat (23/2/2018). Dalam rakernas tersebut telah diputuskan untuk mencalonkan kembali Joko Widodo sebagai calon presiden 2019-2024.POOL/DOK. PDI-P Presiden Joko Widodo (kedua kiri), Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri (kedua kanan), Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga kader PDI-P Puan Maharani (kiri) dan Panitia Pengarah Rakernas PDI-P Prananda Prabowo, bersama para kader PDIP lainnya mengacungkan simbol metal dengan ketiga jarinya seusai pembukaan Rakernas III PDI-P di Sanur, Bali, Jumat (23/2/2018). Dalam rakernas tersebut telah diputuskan untuk mencalonkan kembali Joko Widodo sebagai calon presiden 2019-2024.

Sementara itu di survei Litbang Kompas, kepuasan kepada Pemerintahan Jokowi mencapai 72,2 persen. Angka ini naik 9,1 persen dari survei setahun lalu.

Adapun survei Poltracking, kepuasan kepada Pemerintahan Jokowi mencapai 68,9 persen, naik dari November 2017 yang hanya 67,9 persen.

 

Insentif Elektoral

Meski elektabilitas dan kepuasan publik kepada Jokowi terus naik, namun tak banyak partai politik yang menikmati insentifnya. Survei Indikator menangkap hal tersebut.

PDI-P menjadi partai yang keciptaran citra dari kenaikan elektabilitas Jokowi dan kepuasan kepada pemerintahan Jokowi.

Baca juga: Survei Kompas: Elektabilitas PDI-P, Gerindra, dan Golkar Teratas

 

Sebanyak 58 persen responden menilai PDI-P sebagai partai yang paling loyal, setia, atau berkomitmen kuat mendukung Jokowi. Padahal meski partai asal Jokowi, PDI-P tak selalu mendukung pemerintah Jokowi.

Halaman:


Terkini Lainnya

BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

Nasional
Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com