Politisi Golkar Sebut Jokowi Belum Tingkatkan Elektabilitas Partai

Kompas.com - 03/05/2018, 08:52 WIB
Azis Syamsuddin KOMPAS.com/SRI LESTARI Azis Syamsuddin

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Bidang Perekonomian Partai Golkar, Aziz Syamsuddin, mengakui sosok Presiden Joko Widodo belum mampu mendongkrak elektabilitas partainya saat ini.

Padahal, dalam Pilkada Serentak 2018, Golkar membutuhkan dongkrakan elektabilitas. Terlebih, Partai Golkar sudah mendeklarasikan pengusungan Jokowi pada Pilpres 2019.

"Yang tadi kami bahas salah satunya begitu. Tapi kan kami tinggal membuat strong, penguatan-penguatan di sisi lain, supaya coattail effect (efek terdampak) ini ada ke partai," kata Aziz di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (2/5/2018).

Ia menyatakan, partainya akan memperkuat ketokohan Jokowi pada Pilkada Serentak 2018. Dengan demikian, Aziz berharap calon yang diusung Partai Golkar bisa disukai dan dipilih oleh masyarakat.

Selain itu, Partai Golkar juga tengah menyiapkan penguatan ketokohan Jokowi untuk Pileg 2019. Dengan demikian, perolehan kursi Partai Golkar bisa meningkat dan mampu mencapai target perolehan suara sebesar 18 persen.

Baca juga: Elektabilitas Disalip Gerindra, Golkar Sebut Kompetisi Makin Berat

Ia menambahkan, sedianya upaya memasangkan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dengan Jokowi sebagai cawapres juga menjadi strategi peningkatan elektabilitas Golkar.

"Itu otomatis. Kalau dari kami juga setuju seandainya Pak Airlangga menyatakan declare dari awal, sehingga tidak usah lagi melakukan sortir seperti ini. Tapi ini kan yang harus kami kaji alternatif-alternatifnya," kata Aziz.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Nasional
KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

Nasional
TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

Nasional
Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Nasional
Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Nasional
Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Nasional
Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Nasional
Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Nasional
Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Nasional
Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Nasional
Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Nasional
Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Nasional
Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Nasional
Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Nasional
Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Nasional

Close Ads X