Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Monopoli Insentif Elektoral Jokowi dan "Warning" untuk Partai Pendukungnya

Kompas.com - 05/05/2018, 06:45 WIB
Yoga Sukmana,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

"Analisis saya PDI-P tidak terlalu all out mendukung Pak Jokowi. Lihat saja setahun pemerintahan Pak Jokowi, di tahun pertama, PDI-P kadangkala lebih oposisi ketimbang partai oposisi," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi.

PDI-P memonopoli efek elektoral dari Jokowi. Sebab partai pendukung pemerintah lainnya jauh di bawah partai berlambang kepala banteng tersebut.

Partai Nasdem, partai pendukung pemerintah yang sudah jauh-jauh hari menyatakan dukungan kepada Jokowi maju di Pilpres 2019, nyatanya dinilai hanya oleh 9 persen responden sebagai partai yang loyal ke Jokowi. 

Baca juga: Politisi PDI-P Optimistis Elektabilitas Jokowi Akan Lampaui 60 Persen

 

Nasib serupa diterima Golkar. Hanya 3 persen responden yang menilai partai beringin itu loyal kepada Jokowi. Padahal Golkar menjadi partai besar yang mendukung Jokowi.

Saat ini dua kader Golkar ada di kabinet yakni Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian dan Idrus Marham sebagai Menteri Sosial. Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah tokoh senior Golkar.

Beberapa partai pendukung pemerintahan Jokowi lainnya yakni PKB hanya 2 persen, PAN dan Hanura 1 persen, serta PPP 0 persen.

"Insentif elektoral terhadap naiknya rating Pak Jokowi itu didominasi, dimonopoli oleh PDI-P, ini menarik," kata Burhanuddin.

 

Ancaman

Tak tersebarnya insentif elektoral Jokowi membuat partai-partai pendukungnya perlu waspada. Bagaimana tidak, elektabilitas partai-partai pendukung pemerintah terbilang rendah.

Baca juga: Cak Imin: Yang Mampu Berkontribusi terhadap Elektoral Jokowi, Itulah yang Terbaik

PDI-P yang memonopoli insentif elektoral Jokowi nyaman dengan elektabilitas 27,7 persen. Jumlah itu menempatkannya di posisi teratas partai dengan elektabilitas tertinggi, tak hanya partai pemerintah, namun juga oposisi.

Sementara Golkar, justru ada diposisi ketiga dengan 8 persen, terpaut 3,4 persen dari Gerindra yang menggusurnya dari posisi kedua.

Adapun PKB hanya 5,8 persen, atau berada di posisi kelima. Partai yang lekat dengan NU itu ada di bawah Demokrat yang berada di posisi keempat dengan 6,6 persen.

Baca juga: Jelang Pilpres 2019, Relawan Nusantara Jokowi Targetkan Raih 50 Juta Suara

Sisanya yakni PPP, Nadem, PAN, Hanura, bahkan partai baru yang menyatakan dukungan kepada Jokowi, PSI, elektabilitas partai-partai pendukung pemerintah ada di bawah 4 persen.

Apa artinya?

Ancaman tak masuk parlemen kian nyata.

Sebab 4 persen adalah ambang batas partai masuk parlemen atau parliamentary threshold pada 2019 mendatang.

 

"Apa Kurangnya..?"

Politisi Partai Golkar sekaligus Ketua DPR Bambang Soesatyo mengakui bahwa peta elektoral Jokowi memang hanya menguntungkan PDI-P.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com