Survei "Kompas": Jokowi Terganjal Masalah Harga Kebutuhan Pokok dan Lapangan Pekerjaan

JAKARTA, KOMPAS.com — Survei Kompas menunjukkan ada dua aspek yang membuat publik tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dua aspek itu adalah mengenai harga barang kebutuhan pokok dan ketersediaan lapangan pekerjaan.

Dalam permasalahan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok, misalnya, hanya 42,1 persen yang menyatakan rasa puas mereka. Bahkan, dalam persoalan lapangan kerja, hanya 39,8 persen yang memberikan apresiasi positif.

"Problem harga barang kebutuhan pokok dan ketersediaan lapangan kerja menjadi yang terbesar," kata peneliti Litbang Kompas, Bestian Nainggolan, seperti dikutip dari Kompas, Senin (23/4/2018).

Selain itu, persoalan kemiskinan juga masih menjadi catatan bagi pemerintahan saat ini. Separuh bagian responden menyatakan positif, sementara sisanya masih merasa tidak puas dengan kondisi kemiskinan.

Baca juga: Survei "Kompas": Jokowi 55,9 Persen, Prabowo 14,1 Persen

Kendati demikian, dari seluruh aspek, mayoritas responden atau 72,2 persen menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan.

"Apresiasi terbesar terjadi pada kemampuan pemerintahan saat ini di dalam menghadapi berbagai persoalan politik," kata Bestian.

Tidak kurang dari tiga perempat bagian responden menyatakan rasa puas. Pemerintah saat ini dinilai sebagian besar responden berhasil menjaga keragaman dan kebebasan sehingga mampu menjaminkan rasa aman dan mengatasi ancaman konflik.

Apresiasi tertinggi selanjutnya tertuju pada kinerja pemerintah di dalam mengatasi persoalan-persoalan kesejahteraan sosial. Perhatian pemerintah di dalam penanganan persoalan  pendidikan dan kesehatan, misalnya, mendapat apresiasi yang tinggi.

Baca juga: Survei "Kompas": Kepuasan Pemerintahan Jokowi Meningkat Jadi 72,2 Persen

"Pada kedua persoalan tersebut, setidaknya tiga perempat bagian menyatakan puas," kata Sebastian.

Dalam persoalan penegakan hukum, sebagian terbesar publik juga menyatakan kepuasan mereka. Saat ini, tidak kurang dua pertiga bagian responden menganggap pemerintah sudah menempatkan hukum sebagai panglima di dalam penyelesaian kasus-kasus hukum.

Selain itu, lebih dari setengah bagian dari keseluruhan responden menganggap upaya penanggulangan korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah dilakukan dengan baik dan menjadi salah satu nilai tertinggi apresiasi publik terhadap upaya penegakan hukum di negeri ini.

Survei tatap muka ini dilakukan kepada 1.200 responden secara periodik oleh Litbang Kompas pada 21 Maret-1 April 2018. Populasi survei warga Indonesia berusia di atas 17 tahun.

Reponden dipilih secara acak bertingkat di 32 provinsi Indonesia dan jumlahnya ditentukan secara proporsional. Tingkat kepercayaan survei ini 95 persen, margin of error plus minus 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.