Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Monopoli Insentif Elektoral Jokowi dan "Warning" untuk Partai Pendukungnya

Kompas.com - 05/05/2018, 06:45 WIB
Yoga Sukmana,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan Presiden (Pilpres) memang masih setahun lagi, namun peta elektoral tokoh-tokoh yang diprediksi akan bertarung di dalamnya sudah sangat nampak.

Presiden Joko Widodo masih menjadi nama teratas dalam berbagai survei. Suatu hal lumrah karena politisi PDI Perjuangan sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta itu adalah petahana.

Penantang terkuat Presiden Jokowi adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kebetulan, Prabowo adalah lawan Jokowi di Pemilihan Presiden 2014 lalu.

Baca juga: Survei Indikator: Elektabilitas Jokowi 60,6 Persen, Prabowo 29 Persen

Namun, yang masih menjadi pertanyaan adalah apakah kenaikan elektoral Jokowi berdampak terhadap partai-partai pendukungnya atau partai pendukung pemerintah.

 

Elektabilitas dan Kepuasan

Berdasarkan survei nasional Indikator Politik Indonesia (Indikator) pada 25 Maret - 31 Maret 2018, 60,6 persen responden memilih Jokowi, naik dari September 2017 yang sebesar 58,9 persen.

Kenaikan elektablitas Jokowi juga terlihat di survei-survei lainnya. Di survei Litbang Kompas pada 21 Maret-1 April 2018 misalnya, elektabilitas Jokowi mencapai 55,9 persen, naik dari enam bulan sebelumnya yang masih 46,3 persen.

Sementara itu, berdasarkan survei Poltracking pada 27 Januari - 3 Februari 2018, elektabiliotas Jokowi sebesar 57,6 persen, juga naik dari survei lembaga yang sama pada November 2017 yang sebesar 53,2 persen.

Baca juga: Survei Indikator: Kepuasan dan Keyakinan kepada Jokowi Lebih dari 70 Persen

Dari hasil tiga lembaga survei tersebut, kenaikan elektabilitas Jokowi dari tahun lalu ada dikisaran 1,7 persen - 9,6 persen.

Kenaikan elektabilitas tersebut sejalan dengan tingkat kepuasan kepada Presiden Jokowi atau pemerintah.

Survei Indikator juga menangkap sebanyak 71,3 persen menyatakan puas, sementara 27,3 persen tidak puas. Sisanya 1,5 persen tidak menjawab.

Di survei yang sama, 72,5 persen responden merasa yakin atas kemampuan kepemimpinan Jokowi. Adapun 20,9 menyatakan tidak yakin dan sebanyak 6,6 persen tidak menjawab.

Baca juga: Politisi Golkar Sebut Jokowi Belum Tingkatkan Elektabilitas Partai

Presiden Joko Widodo (kedua kiri), Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri (kedua kanan), Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga kader PDI-P Puan Maharani (kiri) dan Panitia Pengarah Rakernas PDI-P Prananda Prabowo, bersama para kader PDIP lainnya mengacungkan simbol metal dengan ketiga jarinya seusai pembukaan Rakernas III PDI-P di Sanur, Bali, Jumat (23/2/2018). Dalam rakernas tersebut telah diputuskan untuk mencalonkan kembali Joko Widodo sebagai calon presiden 2019-2024.POOL/DOK. PDI-P Presiden Joko Widodo (kedua kiri), Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri (kedua kanan), Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga kader PDI-P Puan Maharani (kiri) dan Panitia Pengarah Rakernas PDI-P Prananda Prabowo, bersama para kader PDIP lainnya mengacungkan simbol metal dengan ketiga jarinya seusai pembukaan Rakernas III PDI-P di Sanur, Bali, Jumat (23/2/2018). Dalam rakernas tersebut telah diputuskan untuk mencalonkan kembali Joko Widodo sebagai calon presiden 2019-2024.

Sementara itu di survei Litbang Kompas, kepuasan kepada Pemerintahan Jokowi mencapai 72,2 persen. Angka ini naik 9,1 persen dari survei setahun lalu.

Adapun survei Poltracking, kepuasan kepada Pemerintahan Jokowi mencapai 68,9 persen, naik dari November 2017 yang hanya 67,9 persen.

 

Insentif Elektoral

Meski elektabilitas dan kepuasan publik kepada Jokowi terus naik, namun tak banyak partai politik yang menikmati insentifnya. Survei Indikator menangkap hal tersebut.

PDI-P menjadi partai yang keciptaran citra dari kenaikan elektabilitas Jokowi dan kepuasan kepada pemerintahan Jokowi.

Baca juga: Survei Kompas: Elektabilitas PDI-P, Gerindra, dan Golkar Teratas

 

Sebanyak 58 persen responden menilai PDI-P sebagai partai yang paling loyal, setia, atau berkomitmen kuat mendukung Jokowi. Padahal meski partai asal Jokowi, PDI-P tak selalu mendukung pemerintah Jokowi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com