Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Monopoli Insentif Elektoral Jokowi dan "Warning" untuk Partai Pendukungnya

Kompas.com - 05/05/2018, 06:45 WIB
Yoga Sukmana,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Namun hal itu dianggap wajar sebab saat ini dukungan politik ditentukan oleh tokoh atau figur. PDI-P untung karena figur Jokowi berasal dari partai tersebut.

"Apa kurangnya Golkar (mendukung Jokowi), apa kurangnya PPP sebagai partai tua, dengan akar rumput yang merata dimana-mana," kata dia.

Baca juga: Survei Indikator: Perindo Diprediksi Masuk Parlemen, Golkar Digusur Gerindra

 

"Walaupun beberapa waktu lalu Pak Jokowi pakai (kaos) kuning (warna Golkar) dan kami bangga sebagai pengusung Jokowi. Tetapi itu hanya dua hari. Selebihnya balik lagi ke merah (warna PDI-P)," sambung Bambang.

Meski begitu, ia juga masih yakin insentif elektoral Jokowi bisa menular ke partai pengusungnya.

Oleh karena itulah ujarnya, partai-partai pendukung Jokowi berlomba-lomba menyodorkan nama agar digandeng sebagai calon wakil presiden (Cawapres) di Pilpres 2019.

Sementara itu Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa naik turunnya elektabilitas partai pemerintah adalah dinamika politik.

Baca juga: Survei Indikator: 8 Partai Politik Terancam Gagal Lolos ke Senayan

Menurutnya, partai yang punya elektabilitas tinggi jangan sombong, sementara partai yang elektabilitasnya rendah perlu kerja keras.

Politikus PDI-P lainnya, Maruarar Sirait mengatakan bahwa partainya tak takut ditinggal koalisi partai pendukung pemerintah.

Ia menilai partai-partai tersebut bisa melakukan branding sebagai pendukung Jokowi sehingga bisa mendapatkan insentif elektoral Jokowi.

"Di Jakarta dan daerah hampir semua parpol pendukung ada balihonya sama Pak Jokowi. Jadi kenapa harus takut? Sudah di-branding dan semua punya kesempatan (menaikkan elektabilitas)," ucap pria yang kerap disapa Ara itu.

 

Elektabilitas Bisa Berubah

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi memberikan pernyataan penting. Elektabilitas partai masih sangat mungkin berubah jelang Pemilu 2019.

Baca juga: Survei Kompas: Kepuasan Masyarakat Jadi Kunci Keterpilihan Jokowi

Sebab berdasarkan Survei Indikator, 21,6 persen responden yang belum menjawab atau belum memilih partai politik.

Selain itu, masyarakat yang sudah memilih juga masih ada peluang untuk mengganti pilihannya.

Menarik menunggu pergerakan partai-partai mengambil hati rakyat jelang Pemilu 2019.

Menarik pula menunggu partai-partai pendukung Jokowi me-branding partainya sebagai partai "Jokowi" untuk berebut insentif sektoral mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com