Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Kasihan Gerindra Kalau Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

Kompas.com - 14/04/2018, 15:31 WIB
Ihsanuddin,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera mempersilakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo di Pilpres 2019 mendatang.

"Terkait sikap Pak Prabowo dan Gerindra, tentu PKS tidak bisa mendikte karena tiap partai kan punya kemandirian. Kami mengatakan, monggo," kata Mardani kepada Kompas.com, Sabtu (4/14/2018).

Namun, sebagai sesama partai oposisi, Mardani mengingatkan Gerindra dan Prabowo untuk hati-hati dalam mengambil langkah. Ia menilai, sangat disayangkan jika Prabowo yang selama ini konsisten sebagai oposisi pada akhirnya mau bergabung dengan Jokowi.

"Terlalu besar harga yang harus dibayar Gerindra. Kasihan Gerindranya. Karena selama ini kan sudah dalam posisi oposisi yang kuat," kata Mardani.

Baca juga: Wacana Jadikan Prabowo Cawapres Masih Dibahas Koalisi Jokowi

Mardani mengakui bahwa tujuan memasangkan Jokowi dan Prabowo sangat mulia, yakni untuk menghindari perpecahan antara pendukung kedua tokoh tersebut. Namun, Mardani menilai esensi dari demokrasi adalah kompetisi.

"Sehingga PKS tetap pada posisi ingin berkontribusi dalam pilpres 2019 menghadirkan kompetisi yang fair, elegan, tangguh untuk pak Jokowi dan kawan-kawan," kata Mardani.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romi mengungkapkan, Jokowi sempat menanyakan pendapatnya jika ia menggandeng Prabowo sebagai cawapres pada Pilpres 2019.

Hal ini disampaikan Romy saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PPP di Hotel Patra, Semarang, Jumat (13/4/2018), Romi mengaku menyambut baik ide Jokowi tersebut. Romi menyampaikan, saat itu Prabowo merasa terhormat karena mendapatkan tawaran dari Jokowi untuk menjadi cawapres.

Dia mengatakan, dua pekan yang lalu, Prabowo mengirim utusan ke Jokowi untuk menanyakan kelanjutan tawaran cawapres.

Namun, kata Romi, Jokowi belum bisa menjawab karena masih harus mendengar masukan dari semua ketua umum parpol yang beberapa di antaranya masih berada di luar negeri atau masih disibukkan urusan partai.

Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno mengatakan, wacana menjadikan Prabowo sebagai capres masih terus dibahas oleh Jokowi dan koalisi. Komunikasi dengan Prabowo juga masih terus dilakukan.

Kompas TV Golkar juga menyambut baik jika PKS benar akan bergabung dengan koalisi Gerindra.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com