Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mayoritas Partai Koalisi dan Relawan Tak Restui Jokowi Gandeng Prabowo

Kompas.com - 14/04/2018, 07:18 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

SEMARANG, KOMPAS.com - Ketua Umum PPP Romahurmuziy menyatakan upaya Presiden Jokowi menggandeng Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum mendapat restu dari partai koalisi.

Romi, sapaannya, mengatakan, saat ini ketua umum partai politik yang menyetujui Jokowi bergabung bersama Prabowo sebagai pasangan calon baru dirinya seorang. Sebab ia beranggapan dengan bergabungnya Jokowi dan Prabowo sebagai pasangan calon maka akan menghilangkan potensi konflik di masyarakat saat pemilu nanti.

Bahkan, aku Romi, saat itu Jokowi sempat menanyakan ide untuk menggandeng Prabowo sebagai cawapres kepadanya. Romi langsung menyetujui usulan tersebut tanpa berkonsultasi dengan siapapun.

"Agak kaget Pak Jokowi memang menanggapi jawaban saya. Tapi waktu itu saya pilih untuk menyetujui segera. Kenapa? Pertama akan ada aklamasi nasional. Karena semua survei kalau Jokowi-Prabowo bersatu maka di atas 70 persen," ujar Romi di sela Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PPP, di Hotel Patra, Semarang, Jumat (13/4/2018).

"Kedua, sumber daya untuk bertengkar berkelahi, mencaci, menghina selama 8 bulan ke depan sejak bulan Agustus sampai April nanti tidak terjadi sehingga bangsa ini utuh," lanjut dia.

Namun, ide tersebut, sambung Romi, belum disambut positif oleh ketua umum parpol lain yang sudah mendeklarasikan Jokowi sebagai capres. Beberapa dari mereka masih meminta waktu untuk memikirkan jawaban ihwal ide tersebut.

Selain itu, kata Romi, hanya 10 persen relawan Jokowi yang setuju bila mantan Gubernur DKI Jakarta itu bersanding dengan Prabowo di Pilpres 2019.

"Maka kemudian saya tanya, bapak sendiri nyamannya bagaimana? 'Saya belum bisa jawab karena memang saya harus meminta persetujuan semua ketum partai sementara ketum yang ada saat ini enggak lengkap. Ada yang berada di luar negeri. Ada yang minta jawabnya nanti'," kata Romi menirukan ucapan Jokowi.

Romi sebelumnya menyatakan alasan utama Presiden Joko Widodo menggandeng Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadi cawapres ialah demi menjaga persatuan nasional.

Ia mengungkapkan, saat menawari Prabowo sebagai cawapres, Jokowi berkaca pada Pilkada DKI Jakarta yang dipenuhi ketegangan dan berpotensi memicu konflik.

"Beliau menyampaikan, bayangkan gaduhnya republik ini. DKI Jakarta saja yang satu provinsi luar biasa gaung perbedaannya. Kemudian intoleransi meningkat dengan simpul-simpul agama," kata Romi, sapaannya, di sela Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PPP di Hotel Patra, Semarang, Jumat (13/4/2018).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com