Kompas.com - 21/03/2018, 20:14 WIB
Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj KOMPAS.com/Achmad FaizalKetua Umum PBNU, Said Aqil Siradj
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ingin mengupayakan amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya adalah mengembalikan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dulu ada pada masa orde baru.

"Kita nanti akan mengemban amanah yang cukup berat. Akan melakukan langkah-langkah berat. Satu ingin mengembalikan ada semacam GBHN, walaupun namanya bukan GBHN," kata Anggota Badan Pengarah BPIP Said Aqil usai bertemu Presiden Joko Widodo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Said Aqil mengatakan, sistem semacam GBHN ini agar visi misi Presiden bisa sejalan dengan kepala daerah. Ia menilai, saat ini terjadi ketidakselarasan antara program Presiden selaku kepala negara dengan kepala daerah.

Baca juga : PPP Usul Amandemen UUD 1945 Kembalikan Frasa Presiden ialah Orang Indonesia Asli

"Presiden ke mana visi-misinya, gubernur kemana, bupati kemana. Ini tidak etis, tidak elok dilihatnya. Kalau visi misi harus sama dari pusat sampai ke bawah. Dari presiden sampai bupati atai walikota. Visi misi harus satu. Ini karena tidak ada GBHN," kata Aqil.

Selain itu, lanjut Aqil, amandemen UUD 1945 juga akan mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Kondisi saat ini di mana MPR sejajar dengan DPR dan Presiden dipandang tak lagi ideal.

"Di mana-mana ada lembaga tertinggi negara itu. Yang diatasnya lembaga legsislatif dan keprisidenan, lembaga tertinggi harus ada," kata dia.

Said Aqil memastikan amandemen terhadap UUD 1945 hanya akan menyangkut dua poin perubahan tersebut. Menurut Aqil, Presiden bersama BPIP, DPR dan MPR akan segera menggelar pertemuan untuk membicarakan amandemen UUD 1945 ini.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Klaim Larangan Mudik Dipatuhi Masyarakat, Ini Faktanya...

Pemerintah Klaim Larangan Mudik Dipatuhi Masyarakat, Ini Faktanya...

Nasional
Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Nasional
Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Nasional
Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Nasional
Kasus Pembobolan Bank BNI, Maria Lumowa Dituntut 20 Tahun Penjara

Kasus Pembobolan Bank BNI, Maria Lumowa Dituntut 20 Tahun Penjara

Nasional
Saat PKB dan PDI-P Tak Akui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai Kader

Saat PKB dan PDI-P Tak Akui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai Kader

Nasional
Enam Terdakwa Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Mohon Vonis Bebas

Enam Terdakwa Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Mohon Vonis Bebas

Nasional
Bupati Nganjuk Tersangka dan Kasusnya Ditangani Polri, Ini Penjelasan Kabareskrim

Bupati Nganjuk Tersangka dan Kasusnya Ditangani Polri, Ini Penjelasan Kabareskrim

Nasional
MUI Berdukacita atas Meninggalnya Tengku Zulkarnain, Asrorun: Beliau Gigih dalam Berdakwah

MUI Berdukacita atas Meninggalnya Tengku Zulkarnain, Asrorun: Beliau Gigih dalam Berdakwah

Nasional
Bareskrim Amankan Rp 647,9 Juta dalam OTT Bupati Nganjuk

Bareskrim Amankan Rp 647,9 Juta dalam OTT Bupati Nganjuk

Nasional
Profil Tengku Zulkarnain, Mantan Wasekjen MUI dan Pernah Aktif di PP Mathla'ul Anwar

Profil Tengku Zulkarnain, Mantan Wasekjen MUI dan Pernah Aktif di PP Mathla'ul Anwar

Nasional
Jaga Kerahasiaan Data Pribadi, Masyarakat Diminta Tak Unggah Dokumen Kependudukan ke Media Sosial

Jaga Kerahasiaan Data Pribadi, Masyarakat Diminta Tak Unggah Dokumen Kependudukan ke Media Sosial

Nasional
Kasus Korupsi Bupati Nganjuk Ditangani Bareskrim Polri

Kasus Korupsi Bupati Nganjuk Ditangani Bareskrim Polri

Nasional
Koalisi Kebebasan Beragama Minta Ketua KPK Batalkan Hasil TWK

Koalisi Kebebasan Beragama Minta Ketua KPK Batalkan Hasil TWK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat Punya Kekayaan Rp 116,89 Miliar

Jadi Tersangka, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat Punya Kekayaan Rp 116,89 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X