Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 16/03/2018, 21:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Albertus Patty menegaskan bahwa perubahan teknologi yang berlansung cepat dan menimbulkan disrupsi di kalangan masyarakat, tak terkecuali bagi umat beragama.

"Ini sebuah kesempatan atau disrupsi? Tergantung respons kita. Perkembangan teknologi begitu cepat sehingga memang banyak orang melihatnya sebagai disrupsi," ungkap Albert dalam Seminar Nasional dan Deklarasi Generasi Milenial Menuju Indonesia Emas 2045 di Graha Oikumene PGI dan GMKI, Jakarta, Jumat (16/3/2018).

Albert melihat umat beragama di Indonesia rawan kehilangan kontrol diri dalam menggunakan teknologi. Hal itulah yang memicu masyarakat saling menghujat, menebar ujaran kebencian, dan hoaks di media sosial. Pertentangan itu seringkali merusak relasi sesama umat beragama di Indonesia.

"Dan kita enggak sadar bahwa hal-hal itu seringkali dijustifikasi oleh agama, kita benci dengan orang lain dijustifikasi karena agama. Celakanya, juga karena kepentingan politik. Agama dijadikan instrumen kekuasaan politik," ujarnya.

Baca juga : Ujaran Kebencian dan Hoaks di Media Sosial Tingkatkan Radikalisme

Albert melihat bahwa agama-agama di Indonesia belum maksimal dalam mempersiapkan umatnya menghadapi teknologi disruptif. Hal itulah yang membuat teknologi digital semakin menghasilkan sekat-sekat antar masyarakat.

"Yang terjadi egoisme pribadi dan egoisme kelompok mendominasi kehidupan kita. Dan ini menunjukkan agama-agama kita masih gagal tidak mempersiapkan merespon positif teknologi," katanya.

Albert menegaskan bahwa kesetiaan terhadap agama harus ditempatkan dalam konteks keindonesiaan dan kesepakatan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Apabila masyarakat mengabaikan Pancasila dalam menjalankan kehidupan beragama, maka penggumpalan sekat identitas akan semakin mengeras.

Baca juga : Komnas HAM: Ujaran Kebencian Ancaman Nyata Bagi Demokrasi

Di sisi lain, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMi) Jimly Asshiddiqie menilai, peningkatan gejala radikalisme yang diakibatkan oleh disrupsi teknologi dialami semua bangsa.

"Sekarang yang kita hadapi juga dialami semua negara, jangan merasa kita aja. Imbas dari ujaran kebencian dan hoaks ini banyak," ujar Jimly dalam paparannya.

Jimly melihat tingginya keberagaman yang dimiliki Indonesia juga menjadi titik rawan akan sulitnya mengendalikan gesekan konflik masyarakat di media sosial.

Baca juga : Savic Ali: Ujaran Kebencian Terindikasi Berasal dari Partisan Politik

Selain itu, keunggulan media sosial yang bisa menyamarkan identitas pengguna turut memperparah perseteruan antar umat beragama.

"Semua orang menyembunyikan identitasnya di medsos, berani maki-maki orang lain. Jadi semua saling menghujat.

Oleh karena itu, Jimly menyarankan agar semua umat beragama berada dalam satu posisi menghubungkan nilai-nilai keagamaan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, pemimpin keagamaan bisa membangun kepribadian masyarakat Indonesia yang inklusif.

"Jadi semua umat beragama harus melakukan reformasi internal untuk menghadapi ancaman teknologi disruptif. Kalau dibiarkan semua orang menjadi pembenci, pemarah. Padahal agama mengajarkan cinta kasih," katanya.

Selain itu, Jimly juga berharap agar umat beragama Indonesia berpegang terhadap nilai-nilai kebudayaan untuk menghadapi teknologi disruptif di era globalisasi.

"Kita masing-masing harus punya identitas budaya. Yang kedua, kita itu hidup di tengah pluralitas sebagai keniscayaan," ungkap Jimly.

Kompas TV Oleh karena itu, Wiranto mengimbau kepada masyarakat agar tidak termakan isu-isu menyesatkan yang tersebar di media sosial.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPP Golkar 'Kepleset'  Sebut Wamendag Jerry Sambuaga Jadi Menpora

Ketua DPP Golkar "Kepleset" Sebut Wamendag Jerry Sambuaga Jadi Menpora

Nasional
KPK Tunjuk Brigjen Asep Guntur Jadi Plt Direktur Penyidikan dan Eksekusi

KPK Tunjuk Brigjen Asep Guntur Jadi Plt Direktur Penyidikan dan Eksekusi

Nasional
Ketua MUI DKI Jakarta Wafat, Wapres Ma'ruf Amin Datang Melayat

Ketua MUI DKI Jakarta Wafat, Wapres Ma'ruf Amin Datang Melayat

Nasional
Komnas HAM Pantau Implementasi Hukuman Mati dalam KUHP Baru

Komnas HAM Pantau Implementasi Hukuman Mati dalam KUHP Baru

Nasional
Bertambah 30, Polri Periksa Total 54 Saksi di Kasus Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Bertambah 30, Polri Periksa Total 54 Saksi di Kasus Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Nasional
Komnas HAM Desak Pemerintah Lakukan Pengurangan Dampak Pertambangan terhadap Lingkungan

Komnas HAM Desak Pemerintah Lakukan Pengurangan Dampak Pertambangan terhadap Lingkungan

Nasional
Saat Gimik Politik Dinilai Kebablasan, Berujung Blunder Batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia…

Saat Gimik Politik Dinilai Kebablasan, Berujung Blunder Batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia…

Nasional
Jaksa Agung: Jangan Malas Belajar, Kejaksaan Harus Punya Kesadaran Digital

Jaksa Agung: Jangan Malas Belajar, Kejaksaan Harus Punya Kesadaran Digital

Nasional
Komnas HAM Menyambut Baik 269 Rekomendasi UPR untuk Pemerintah Indonesia

Komnas HAM Menyambut Baik 269 Rekomendasi UPR untuk Pemerintah Indonesia

Nasional
Hampir Dua Bulan Berlalu, Pilot Susi Air Belum Juga Dibebaskan

Hampir Dua Bulan Berlalu, Pilot Susi Air Belum Juga Dibebaskan

Nasional
MK: Tak Relevan Menyamakan Masa Jabatan Kepala Desa dengan Presiden

MK: Tak Relevan Menyamakan Masa Jabatan Kepala Desa dengan Presiden

Nasional
Memilih Pemimpin yang Menguasai Geopolitik Indonesia

Memilih Pemimpin yang Menguasai Geopolitik Indonesia

Nasional
Ratusan Huntara Bunga Siap Dihuni Penyintas Gempa Cianjur

Ratusan Huntara Bunga Siap Dihuni Penyintas Gempa Cianjur

Nasional
Modus Cuci Uang Oknum Kemenkeu: Punya 5-8 Perusahaan Cangkang, Pakai Nama Sopir hingga Tukang Kebun

Modus Cuci Uang Oknum Kemenkeu: Punya 5-8 Perusahaan Cangkang, Pakai Nama Sopir hingga Tukang Kebun

Nasional
Indonesia Fokus Hindari Sanksi FIFA, Jangan sampai Dikucilkan dari Sepak Bola Dunia

Indonesia Fokus Hindari Sanksi FIFA, Jangan sampai Dikucilkan dari Sepak Bola Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke