Savic Ali: Ujaran Kebencian Terindikasi Berasal dari Partisan Politik

Kompas.com - 21/02/2018, 20:52 WIB
Ilustrasi media sosial diego_cervoIlustrasi media sosial
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam satu tahun terakhir, ungkapan ujaran kebencian berbasis agama di media sosial bukan datang dari akun-akun yang teridentifikasi kelompok radikal atau orang fundamentalis. Namun, ujaran kebencian terindentifikasi datang dari partisan poliitik.

Hal tersebut diungkapkan tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus peneliti Departemen Komunikasi dan Informasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Savic Ali.

"Tetapi teridentifikasi berasal dari orang yang partisan politik," ujarnya saat ditemui usai acara diskusi di Universitas Atma Jaya, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Menurut Savic, hasil itu merupakan penelusuran yang dilakukan NU dengan melibatkan ribuan kata kunci, ribuan postingan atau status di ribuan akun Twitter dan Facebook selama tiga bulan.

Ia menuturkan, temuan penelusuran NU itu berbeda dengan tiga tahun lalu. Sebab saat itu ujaran kebencian terindikasi berasal dari orang-orang yang intoleran.

Baca juga : Dalam Dua Bulan, Polri Tetapkan 18 Tersangka Kasus Ujaran Kebencian

"Sekarang semua kekacauan dan hate speech ini 80 persen dilakukan oleh orang yang datang dari partisan Parpol," kata dia.

Savic menuturkan, kian riuhnya media sosial dengan ujaran kebencian nya membuat masyarakat bingung membedakan mana fakta dan hoaks. ia mengatakan, itulah tujuan akun-akun tersebut.

Akibatnya, kata dia, polarisasi di masyarakat kian meruncing dan membuat eskalasi kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu semakin kian besar. Semua dilakukan untuk kepentingan politik tertentu.

"Mereka menggunakan isu saja, karena menurut mereka masyarakat Indonesia itu religius, maka mereka gunakan isu itu dan bermain dengan isu agama," ucap Savic.

"Kita bisa saksikan benar signifikansi agama bagi masyarakat kita, dan ini disadari benar oleh peternak-peternak politik untuk menggiring opini dari masyarakat luas," sambung dia.

Baca juga : Polisi Tangkap Guru SMA karena Sebarkan Berita Bohong dan Ujaran Kebencian

Sebelumnya, Kantor Staf Presiden (KSP) meyakini berita hoaks dengan framing negatif kepada pemerintah akan kian marak jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Apalagi melihat survei-survei yang menempatkan posisi politik Presiden Jokowi (masih teratas)," ujar Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Deseminasi Informasi KSP, Eko Sulistyo.

Salah satu isu yang diyakini dikembangkan tidak jauh-jauh dari isu yang selama ini berkembang. Misalnya kata Eko, pemerintah yang pro China yang disangkut pautkan dengan pro komunis.

Selain itu, isu lain yang potensial dinilai KSP akan berkembang yakni kriminalisasi ulama. Isu ini menjadi sensitif sehingga pemerintah akan dinilai tidak pro ulama.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Kemenkes dan Perhimpunan RS Bantah Temuan KPK Soal Adanya Dugaan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan

Saat Kemenkes dan Perhimpunan RS Bantah Temuan KPK Soal Adanya Dugaan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
SBY Mengaku Kerap Sulit Mendapat Keadilan

SBY Mengaku Kerap Sulit Mendapat Keadilan

Nasional
SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

Nasional
Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Nasional
Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Nasional
KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Nasional
Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Nasional
SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

Nasional
Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Nasional
Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Nasional
Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Nasional
SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

Nasional
Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Nasional
SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X