Komnas HAM: Ujaran Kebencian Ancaman Nyata Bagi Demokrasi

Kompas.com - 22/02/2018, 22:06 WIB
Wakil Ketua Komnas HAM, Hairansyah ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (22/2/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRWakil Ketua Komnas HAM, Hairansyah ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (22/2/2018).
Penulis Moh. Nadlir
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum RI dan Bawaslu RI diimbau beker jasama dengan Polri untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas terjadinya praktik diskriminasi dan ujaran kebencian dalam tahapan Pilkada 2018, utamanya dalam masa kampanye.

"Kami menemukan beberapa fakta dan fenomena yang mulai terjadi baik menjelang maupun sesudah memasuki tahapan kampanye," kata Wakil Ketua Komnas HAM, Hairansyah di kantornya, Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Misalnya, seperti maraknya penggunaan media sosial yang berisi ujaran kebencian serta hoaks, seperti di Jawa Tengah dengan menyerang salah satu pasangan dengan menyebut Kristen berkedok Islam.

Tak cuma itu, peristiwa yang serupa juga terjadi di Tulung Agung, Jawa Timur dengan unggahan yang menyatakan, calon tertentu tidak pernah menunaikan ibadah salat Jumat. Sementara calon lainnya salat Jumat.

Baca juga : Dalam Dua Bulan, Polri Tetapkan 18 Tersangka Kasus Ujaran Kebencian

"Kami berpendapat bahwa fenomena tersebut menjadi ancaman nyata bagi proses demokrasi dan pelaksanaan HAM," kata dia.

Komnas HAM juga sadar, kombinasi banyaknya jumlah pemilih, luasnya wilayah pemilihan dan beragamnya calon kepala daerah, serta faktor masa kampanye yang cukup lama tak dipungkiri punya potensi terjadinya pelanggaran HAM.

"Berupa diskirminasi ras dan etnis serta agama. Maraknya ujaran kebencian itu jika tidak dikelola penanganannya dengan baik akan terjadi semakin masif," kata dia.

Komnas HAM juga mengingatkan, semua pihak harus memegang teguh dan melaksanakan komitmen kampanye damai tanpa hoaks dan diskriminasi yang hanya akan menimbulkan keresahan serta memecah belah masyarakat.

Baca juga : Savic Ali: Ujaran Kebencian Terindikasi Berasal dari Partisan Politik

"Pendidikan politik harus terus dibangun dengan kesadaran memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk berkumpul, menyampaikan ekpresi dan mendapatkan informasi yang bermutu dalam muatan materi kampanye," kata dia.

Guna memberikan ruang partisipasi bagi publik untuk menyampaikan pengaduan dan temuan terkait dengan praktik diskirminasi, serta ujaran kebencian, Komnas HAM mendirikan pos pengaduan untuk menindaklanjuti aduan masyarakat tersebut.

"Pengaduan nanti bisa disampaikan melalui website, surat ataupun melalui kantor perwakilan Komnas HAM RI di beberapa daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2018 seperti di Papua, Aceh, Kalimantan Barat, Maluku, Sulawesi Tengah dan Sumatera Barat," ungkap dia.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Nasional
Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Nasional
Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Nasional
Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Nasional
Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Nasional
Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Nasional
Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Nasional
Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Nasional
Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Nasional
Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Nasional
Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

Nasional
Klarifikasi Terkait Pemberitaan 'PKS Tak Tertarik Kursi Menteri'

Klarifikasi Terkait Pemberitaan "PKS Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

Nasional
Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Nasional
Anggota DPR Diminta Mundur jika Tak Sanggup Sahkan RUU PKS

Anggota DPR Diminta Mundur jika Tak Sanggup Sahkan RUU PKS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X