Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ujaran Kebencian dan Hoaks di Media Sosial Tingkatkan Radikalisme

Kompas.com - 16/03/2018, 19:47 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Maraknya ujaran kebencian dan informasi bohong (hoaks) di linimasa media sosial meningkatkan radikalisme di Indonesia. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMi) Jimly Asshiddiqie menilai gejala radikalisme akibat disrupsi teknologi juga dialami oleh semua bangsa.

"Sekarang yang kita hadapi juga dialami semua negara, jangan merasa kita saja. Imbas dari ujaran kebencian dan hoaks ini banyak," ujar Jimly dalam paparannya di Seminar Nasional dan Deklarasi Generasi Milenial Menuju Indonesia Emas 2045 di Graha Oikumene PGI dan GMKI, Jakarta, Jumat (16/3/2018).

Jimly melihat tingginya keberagaman yang dimiliki Indonesia juga menjadi titik rawan akan sulitnya mengendalikan gesekan konflik masyarakat di media sosial. Selain itu, keunggulan media sosial yang bisa menyamarkan identitas pengguna turut memperparah perseteruan antar umat beragama.

Baca juga : Warga Tasik Penyebar Postingan Ujaran Kebencian Ternyata Sniper MCA

"Semua orang menyembunyikan identitasnya di medsos, berani maki-maki orang lain. Jadi semua saling menghujat," kata dia.

Oleh karena itu, Jimly menyarankan agar semua umat beragama berada dalam satu posisi menghubungkan nilai-nilai keagamaan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, pemimpin keagamaan bisa membangun kepribadian masyarakat Indonesia yang inklusif.

"Jadi semua umat beragama harus melakukan reformasi internal untuk menghadapi ancaman teknologi disruptif. Kalau dibiarkan semua orang menjadi pembenci, pemarah. Padahal, agama mengajarkan cinta kasih," katanya.

Baca juga : Ujaran Kebencian dan Dua Sisi Media Sosial...

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Albertus Patty. Albert menilai ujaran kebencian dan hoaks kerapkali didasari dengan justifikasi agama dan kepentingan politik. Hal itu memicu konflik yang berkepanjangan antar umat beragama.

"Teknologi digital harus dijadikan sebuah kesempatan untuk mengimplementasikan sila-sila Pancasila," ujarnya.

Albert melihat, ujaran kebencian dan hoaks atas justifikasi agama membuat seseorang terjebak pada ritualisme tanpa tuhan. Dalam artian, masyarakat kehilangan spiritualismenya dalam menjalankan kehidupan beragama.

"Apa yang kurang dari kita adalah bagaimana kita harus mengatasi egoisme pribadi dan kelompok," ujarnya.

Kompas TV Oleh karena itu, Wiranto mengimbau kepada masyarakat agar tidak termakan isu-isu menyesatkan yang tersebar di media sosial.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com