DPR Sepakat Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme Diserahkan kepada Presiden - Kompas.com

DPR Sepakat Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme Diserahkan kepada Presiden

Kompas.com - 14/03/2018, 22:04 WIB
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Syafii di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Syafii di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Anti- terorisme) Muhammad Syafi'i mengatakan, DPR telah menyepakati pelibatan TNI dalam upaya pemberantasan terorisme.

Namun, aturan terkait mekanisme pelibatan TNI  diserahkan kepada Presiden melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres).

"TNI terlibat dalam pemberantasan terorisme itu kan sebuah keniscayaan. Tentang bagaimana pelibatannya tadi sudah disepakati lebih lanjut akan diatur dala. perpres yang harus selesai paling lama setahun setelah UU disahkan," ujar Syafi'i saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2013).

Baca juga : Pansus RUU Antiterorisme Usulkan Pelibatan TNI Diatur Melalui Skala Ancaman

Setelah disepakati, lanjut Syafi'i, RUU Anti-terorisme akan kembali dibahas di tingkat tim perumus dan tim sinkronisasi bersama pemerintah.

Ia memprediksi, RUU Anti-terorisme dapat disahkan pada akhir masa sidang April 2018. Sebab, proses pembahasan sudah hampir final.

"Soal pelibatan TNI sudah final dan aklamasi. Tinggal definisi terorisme saja yang sedang dibahas," kata politisi Partai Gerindra itu.

Secara terpisah, anggota Pansus RUU Anti-terorisme dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan, pasal pelibatan TNI dalam pemberantasam terorisme pada dasarnya mengacu pada kerangka UU Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 34 tahub 2004 tentang TNI (UU TNI).

Pasal tersebut menyatakan bahwa TNI bisa dilibatkan dalam operasi militer selain perang.

"Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Ini adalah terjemahan dari pasal 7 ayat 2 UU TNI. Itu kemudian disepakati detilnya itu akan dituangkan dalam Peraturan Presiden," kata Arsul.

Baca juga : Pansus RUU Antiterorisme Minta Pemerintah Satu Suara soal Pelibatan TNI

"Jadi UU Terorisme tidak secara detil mengatur tentang peran TNI dalam terorisme tapi menyepakati bahwa peran itu akan diatur secara detil dalam bentuk Peraturan Presiden," lanjut dia.

Arsul menjelaskan, pelibatan TNI harus berada di bawah kewenangan Presiden sebab pemberantasan terorisme merupakan tugas pemerintah.

Selain itu, institusi Polri dan TNI sama-sama berada di bawah kendali Presiden sebagai panglima tertinggi.

"Jadi biar Presiden yang mengatur peran itu. Tetap dalam koridor UU yang ada," tutur Arsul.

Kompas TV Siapa Hambat Revisi UU Terorisme - Dua Arah (Bag 2)


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Terkini Lainnya

Nurdin Halid Ungkap Ada Menteri Intervensi Pilkada Sulsel Sampai Ancam Bupati

Nurdin Halid Ungkap Ada Menteri Intervensi Pilkada Sulsel Sampai Ancam Bupati

Regional
Antisipasi 'Serangan Fajar' di Pilkada Jatim, PDI-P Intruksikan Kadernya Ronda

Antisipasi "Serangan Fajar" di Pilkada Jatim, PDI-P Intruksikan Kadernya Ronda

Nasional
'Baju Kertasku', Saat Kertas Bekas Jadi Berkah Bagi Keluarga Tak Mampu

"Baju Kertasku", Saat Kertas Bekas Jadi Berkah Bagi Keluarga Tak Mampu

Megapolitan
Dorong Pilkada Damai, MUI dan Polda Jabar Gelar Halal Bihalal dan Istigtsah

Dorong Pilkada Damai, MUI dan Polda Jabar Gelar Halal Bihalal dan Istigtsah

Regional
Basarnas akan Menganalisa Temuan Objek di Kedalaman 490 Meter di Danau Toba

Basarnas akan Menganalisa Temuan Objek di Kedalaman 490 Meter di Danau Toba

Regional
Tim Pemenangan Sudirman-Ida Protes TPS Digelar di Dalam Rumah

Tim Pemenangan Sudirman-Ida Protes TPS Digelar di Dalam Rumah

Regional
Pulangkan Sisa Jenazah Tentara Korban Perang, AS Kirim 100 Peti Mati ke Korea

Pulangkan Sisa Jenazah Tentara Korban Perang, AS Kirim 100 Peti Mati ke Korea

Internasional
Dicuri di Jerman Tiga Bulan Lalu, Mobil 'Crane' 48 Ton Ditemukan di Mesir

Dicuri di Jerman Tiga Bulan Lalu, Mobil "Crane" 48 Ton Ditemukan di Mesir

Internasional
Basarnas Belum Pastikan Objek di Dasar Danau Toba KM Sinar Bangun

Basarnas Belum Pastikan Objek di Dasar Danau Toba KM Sinar Bangun

Regional
SBY Curiga TNI, Polri, dan BIN Berpihak, Gerindra Minta Aparat Instrospeksi Diri

SBY Curiga TNI, Polri, dan BIN Berpihak, Gerindra Minta Aparat Instrospeksi Diri

Nasional
Sopir Angkot Diduga Bersekongkol dengan Copet

Sopir Angkot Diduga Bersekongkol dengan Copet

Megapolitan
Minat Masyarakat yang Ingin Naik KA Solo Ekspres Cukup Tinggi

Minat Masyarakat yang Ingin Naik KA Solo Ekspres Cukup Tinggi

Regional
Jaga Netralitas Pilkada, KPPOD Usulkan Pencabutan Hak Politik ASN

Jaga Netralitas Pilkada, KPPOD Usulkan Pencabutan Hak Politik ASN

Nasional
Mengintip Perawatan Bayi Gajah yang Kakinya Hampir Putus di Pidie...

Mengintip Perawatan Bayi Gajah yang Kakinya Hampir Putus di Pidie...

Regional
Urai Kepadatan Arus Balik, 'Contraflow' di Tol Cikampek Diperpanjang

Urai Kepadatan Arus Balik, "Contraflow" di Tol Cikampek Diperpanjang

Megapolitan

Close Ads X