Dewan Pengarah UKP-PIP dan Pimpinan MPR Bahas GBHN

Kompas.com - 14/03/2018, 15:49 WIB
Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKetua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan

JAKARTA, KOMPAS.com - MPR bersama Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila ( UKP-PIP) membahas Garis-garis Besar Haluan Negara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, dalam pertemuan itu, MPR dan Dewan Pengarah UKP-PIP kembali mendiskusikan haluan negara yang setelah Orde Baru tak lagi berlaku.

Menurut Zulkifli, baik MPR maupun UKP-PIP berpendapat, ada banyak hal yang menghambat pembangunan di Indonesia dengan ketiadaan haluan negara.

Baca juga : Theo L Sambuaga : GBHN Dapat Jadi Pedoman Pembangunan Nasional Jangka Panjang

Oleh karena itu, kedua lembaga membahas amandemen terbatas UUD 1945 mengenai haluan negara.

"Oleh karena itu diambil kesimpulan, perlukah atau pembangunan kita seperti apa sekarang. Bupati punya visi misi, gubernur, presiden punya visi misi, sambungannya tidak mudah. Ganti menteri, ganti kebijakan," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

"Ada yang perlu kembali, ada yang tadi akhirnya ketemu satu titik terang, perlunya amandemen terbatas, itu yang disepakati. Mengenai perlunya kami punya haluan negara. Itu nanti yang akan kami konsultasikan," lanjut dia.

Selain itu, Zul mengatakan, pertemuan dengan UKP-PIP juga membahas demokrasi di Indonesia yang kian mahal, khususnya saat pilkada.

Baca juga : Yudi Latif: GBHN Jangan Diarahkan ke Pemakzulan Presiden

Hal itu terlihat dari semakin banyaknya kepala daerah yang korupsi untuk mengumpulkan pundi-pundi dana kampanye.

"Kita belum punya jalan keluar bagaimana kandidat cari uang. Bagaimana kandidat cari uang yang sah," kata Zulkifli.

Saat ditanya mengapa pertemuan berlangsung tertutup, Zul mengatakan, karena ada kekhawatiran pembicaraan tadi tidak akan diberitakan secara keseluruhan.

"Kenapa ditutup tadi, ini kan diskusi, diskusi kan luas. Kami khawatir kalau terbuka diambil sebagian tidak nyambung. Diskusi kan panjang, ada kesimpulan. Kalau terbuka, diambil di awal, kesimpulannya bisa beda," lanjut Zul.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Beli Vaksin Covid-19 yang Belum Lolos Uji Klinis

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Beli Vaksin Covid-19 yang Belum Lolos Uji Klinis

Nasional
Libur Panjang, Ahli Ingatkan Bahaya Penularan Covid-19

Libur Panjang, Ahli Ingatkan Bahaya Penularan Covid-19

Nasional
Ketua KPK dan Deputi Penindakan Dilaporkan ke Dewan Pengawas Terkait OTT UNJ

Ketua KPK dan Deputi Penindakan Dilaporkan ke Dewan Pengawas Terkait OTT UNJ

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Tak Hanya Terkait Keselamatan Manusia, tapi Juga Ekonomi

Jokowi: Vaksinasi Tak Hanya Terkait Keselamatan Manusia, tapi Juga Ekonomi

Nasional
Jokowi Minta Harga Vaksin Covid-19 Terjangkau

Jokowi Minta Harga Vaksin Covid-19 Terjangkau

Nasional
MK Tolak Permohonan Uji Materi Ketentuan soal Wakil Menteri

MK Tolak Permohonan Uji Materi Ketentuan soal Wakil Menteri

Nasional
Menurut Puan, TNI Atasi Terorisme Bagian dari Sishankamrata

Menurut Puan, TNI Atasi Terorisme Bagian dari Sishankamrata

Nasional
Peluang Sandiaga Uno hingga Khofifah Dicalonkan sebagai Ketum PPP Terbentur Aturan

Peluang Sandiaga Uno hingga Khofifah Dicalonkan sebagai Ketum PPP Terbentur Aturan

Nasional
Menko PMK Ingatkan Setiap Keluarga Bisa Adaptasi di Masa Pandemi Covid-19

Menko PMK Ingatkan Setiap Keluarga Bisa Adaptasi di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Penyuap Eks Kalapas Sukamiskin Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Penyuap Eks Kalapas Sukamiskin Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Jokowi Ingin Vaksinasi untuk Cegah Covid-19 Tak Melanggar Kaidah Kesehatan

Jokowi Ingin Vaksinasi untuk Cegah Covid-19 Tak Melanggar Kaidah Kesehatan

Nasional
Jelang Libur Panjang, Pemerintah Diminta Gencar Ingatkan Risiko Penularan Covid-19

Jelang Libur Panjang, Pemerintah Diminta Gencar Ingatkan Risiko Penularan Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Ormas Islam Dilibatkan dalam Sosialisasi Vaksin Covid-19

Jokowi Minta Ormas Islam Dilibatkan dalam Sosialisasi Vaksin Covid-19

Nasional
Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Nasional
Pandemi Covid-19, Pemerintah Klaim Lakukan Lompatan Besar di Sektor Kesehatan

Pandemi Covid-19, Pemerintah Klaim Lakukan Lompatan Besar di Sektor Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X