Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewan Pengarah UKP-PIP dan Pimpinan MPR Bahas GBHN

Kompas.com - 14/03/2018, 15:49 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - MPR bersama Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) membahas Garis-garis Besar Haluan Negara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, dalam pertemuan itu, MPR dan Dewan Pengarah UKP-PIP kembali mendiskusikan haluan negara yang setelah Orde Baru tak lagi berlaku.

Menurut Zulkifli, baik MPR maupun UKP-PIP berpendapat, ada banyak hal yang menghambat pembangunan di Indonesia dengan ketiadaan haluan negara.

Baca juga : Theo L Sambuaga : GBHN Dapat Jadi Pedoman Pembangunan Nasional Jangka Panjang

Oleh karena itu, kedua lembaga membahas amandemen terbatas UUD 1945 mengenai haluan negara.

"Oleh karena itu diambil kesimpulan, perlukah atau pembangunan kita seperti apa sekarang. Bupati punya visi misi, gubernur, presiden punya visi misi, sambungannya tidak mudah. Ganti menteri, ganti kebijakan," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

"Ada yang perlu kembali, ada yang tadi akhirnya ketemu satu titik terang, perlunya amandemen terbatas, itu yang disepakati. Mengenai perlunya kami punya haluan negara. Itu nanti yang akan kami konsultasikan," lanjut dia.

Selain itu, Zul mengatakan, pertemuan dengan UKP-PIP juga membahas demokrasi di Indonesia yang kian mahal, khususnya saat pilkada.

Baca juga : Yudi Latif: GBHN Jangan Diarahkan ke Pemakzulan Presiden

Hal itu terlihat dari semakin banyaknya kepala daerah yang korupsi untuk mengumpulkan pundi-pundi dana kampanye.

"Kita belum punya jalan keluar bagaimana kandidat cari uang. Bagaimana kandidat cari uang yang sah," kata Zulkifli.

Saat ditanya mengapa pertemuan berlangsung tertutup, Zul mengatakan, karena ada kekhawatiran pembicaraan tadi tidak akan diberitakan secara keseluruhan.

"Kenapa ditutup tadi, ini kan diskusi, diskusi kan luas. Kami khawatir kalau terbuka diambil sebagian tidak nyambung. Diskusi kan panjang, ada kesimpulan. Kalau terbuka, diambil di awal, kesimpulannya bisa beda," lanjut Zul.

Kompas TV Sebulan terakhir, Joko Widodo bertemu dengan pimpinan partai dan tokoh nasional.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com