Dewan Pengarah UKP-PIP dan Pimpinan MPR Bahas GBHN

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, dalam pertemuan itu, MPR dan Dewan Pengarah UKP-PIP kembali mendiskusikan haluan negara yang setelah Orde Baru tak lagi berlaku.

Menurut Zulkifli, baik MPR maupun UKP-PIP berpendapat, ada banyak hal yang menghambat pembangunan di Indonesia dengan ketiadaan haluan negara.

Oleh karena itu, kedua lembaga membahas amandemen terbatas UUD 1945 mengenai haluan negara.

"Oleh karena itu diambil kesimpulan, perlukah atau pembangunan kita seperti apa sekarang. Bupati punya visi misi, gubernur, presiden punya visi misi, sambungannya tidak mudah. Ganti menteri, ganti kebijakan," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

"Ada yang perlu kembali, ada yang tadi akhirnya ketemu satu titik terang, perlunya amandemen terbatas, itu yang disepakati. Mengenai perlunya kami punya haluan negara. Itu nanti yang akan kami konsultasikan," lanjut dia.

Selain itu, Zul mengatakan, pertemuan dengan UKP-PIP juga membahas demokrasi di Indonesia yang kian mahal, khususnya saat pilkada.

Hal itu terlihat dari semakin banyaknya kepala daerah yang korupsi untuk mengumpulkan pundi-pundi dana kampanye.

"Kita belum punya jalan keluar bagaimana kandidat cari uang. Bagaimana kandidat cari uang yang sah," kata Zulkifli.

Saat ditanya mengapa pertemuan berlangsung tertutup, Zul mengatakan, karena ada kekhawatiran pembicaraan tadi tidak akan diberitakan secara keseluruhan.

"Kenapa ditutup tadi, ini kan diskusi, diskusi kan luas. Kami khawatir kalau terbuka diambil sebagian tidak nyambung. Diskusi kan panjang, ada kesimpulan. Kalau terbuka, diambil di awal, kesimpulannya bisa beda," lanjut Zul.