Ingat, Transaksi Politik Besar Saat Kepala Daerah Dipilih DPRD Dahulu

Kompas.com - 09/03/2018, 17:52 WIB
Ilustrasi KOMPAS/RIZA FATHONIIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) inisiatif Veri Junaidi mengkritik munculnya kembali wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Veri berpendapat, pemilihan umum langsung sebenarnya sudah baik dan tak perlu dikembalikan lagi ke mekanisme lama dengan dipilih DPRD.

"Demokrasi kita sebenarnya sudah sangat maju. Sistem (pemilihan umum langsung) juga sudah sangat baik. Hanya memang kita perlu memperbaiki kekurangan-kekurangannya," ujar Veri saat dijumpai di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (9/3/2018).

(Baca juga : Cegah Konflik dan Politik Uang, Bamsoet Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD)

Veri ingat betul alasan pilkada oleh DPRD diubah menjadi pilkada langsung, yakni untuk menghindari transaksi politik yang besar.

Sebab, jika kepala daerah dipilih DPRD, potensi kongkalikong calon kepala daerah dengan DPRD sangat tinggi.

Oleh sebab itu, kini tak mungkin lagi pemilihan kepala daerah mundur kembali dengan dipilih oleh DPRD.

"Siapa yang bisa menjamin saat dialihkan ke DPRD, politik uangnya tidak akan semakin besar? Bukankah dulu mengapa dialihkan dari pemilihan oleh DPR salah satu faktornya kan transaksi politik pada saat pemilihan besar, makanya dialihkan ke pemilih raktar," ujar Veri.

(Baca juga : Wacana Pilkada Lewat DPRD Dianggap Bisa Tekan Kasus Korupsi)

Veri menambahkan, pada dasarnya bukan menjadi masalah apakah kepala daerah dipilih oleh DPRD atau oleh rakyat. Selama mentalitas unsur-unsur pemilu sudah baik, tentunya apapun sistemnya tidak akan menuai masalah.

Dalam konteks sekarang ini, Veri menilai sebaliknya. Ia yakin kepala daerah dipilih oleh DPRD tidak akan memperbaiki kualitas demokrasi.

"Sebenarnya problemnya bukan soal dipilih DPRD atau rakyat langsung. Problemnya itu adalah, apakah mentalitas di demokrasi kita sudah baik atau belum? Peserta Pemilunya, pemilihnya, penyelenggara pemilunya dan sebagainya," ujar Veri.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo sebelumnya meminta supaya wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD benar-benar dikaji secara serius di Komisi II DPR.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Nasional
Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Nasional
Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Nasional
Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Nasional
Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Nasional
Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Nasional
Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Nasional
KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

Nasional
Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Nasional
Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Nasional
Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Nasional
KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

Nasional
Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X