Ingat, Transaksi Politik Besar Saat Kepala Daerah Dipilih DPRD Dahulu

Veri berpendapat, pemilihan umum langsung sebenarnya sudah baik dan tak perlu dikembalikan lagi ke mekanisme lama dengan dipilih DPRD.

"Demokrasi kita sebenarnya sudah sangat maju. Sistem (pemilihan umum langsung) juga sudah sangat baik. Hanya memang kita perlu memperbaiki kekurangan-kekurangannya," ujar Veri saat dijumpai di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (9/3/2018).

Veri ingat betul alasan pilkada oleh DPRD diubah menjadi pilkada langsung, yakni untuk menghindari transaksi politik yang besar.

Sebab, jika kepala daerah dipilih DPRD, potensi kongkalikong calon kepala daerah dengan DPRD sangat tinggi.

Oleh sebab itu, kini tak mungkin lagi pemilihan kepala daerah mundur kembali dengan dipilih oleh DPRD.

"Siapa yang bisa menjamin saat dialihkan ke DPRD, politik uangnya tidak akan semakin besar? Bukankah dulu mengapa dialihkan dari pemilihan oleh DPR salah satu faktornya kan transaksi politik pada saat pemilihan besar, makanya dialihkan ke pemilih raktar," ujar Veri.

Veri menambahkan, pada dasarnya bukan menjadi masalah apakah kepala daerah dipilih oleh DPRD atau oleh rakyat. Selama mentalitas unsur-unsur pemilu sudah baik, tentunya apapun sistemnya tidak akan menuai masalah.

Dalam konteks sekarang ini, Veri menilai sebaliknya. Ia yakin kepala daerah dipilih oleh DPRD tidak akan memperbaiki kualitas demokrasi.

"Sebenarnya problemnya bukan soal dipilih DPRD atau rakyat langsung. Problemnya itu adalah, apakah mentalitas di demokrasi kita sudah baik atau belum? Peserta Pemilunya, pemilihnya, penyelenggara pemilunya dan sebagainya," ujar Veri.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo sebelumnya meminta supaya wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD benar-benar dikaji secara serius di Komisi II DPR.

"Kami akan sampaikan ke komisi terkait, kalau ini pilkada, kan komisi II. Nanti komisi mengkomunikasikan ke parpol yang ada," kata Bambang saat menerima Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3/2018).

Ketua MPR RI Zulkfili Hasan juga mendukung wacana tersebut. Sebab, biaya calon kepala daerah dalam pemilihan membutuhkan biaya yang besar dan rawan korupsi.

"Kan dari dulu itu, sebetulnya kan kita udah sepakat, karena gara-gara Perppu saja kan Pak SBY ngeluarin Perppu, enggak jadi. Sekarang berapa banyak yang kena OTT? Kita enggak punya jalan keluar. Pilkada itu biayanya besar," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen.

Zulkifli melihat wacana tersebut sebagai salah satu jalan menghindari para calon kepala daerah dari politik uang.

Sebab biaya kampanye dan saksi bagi calon kepala daerah cukup mahal.

"Contoh aja Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu kan TPS-nya bisa 80.000 kali Rp 200.000 saja udah Rp 160 miliar. Biayanya dari mana? Gaji gubernur Rp 100 juta, kan dia nyari sumbangan, sumbangan kan kadang sumbernya bisa enggak jelas," kata Zulkifli.