Amankan Kunjungan Wapres, BIN Koordinasi dengan Aparat Afghanistan

Kompas.com - 15/02/2018, 14:26 WIB
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika memberikan keterangan kepada awak media di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (13/2/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRWakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika memberikan keterangan kepada awak media di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (13/2/2018).
Penulis Moh. Nadlir
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Intelijen Negara (BIN) saat ini tengah berkoordinasi dengan aparat keamanan Afghanistan untuk mengamankan kunjungan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Wapres Kalla dijadwalkan akan memenuhi undangan kehormatan High Peace Council (HPC) Afghanistan pada 26 Februari mendatang.

"Tim sedang bekerja di sana dengan aparat intelijen, aparat kepolisian, dan angkatan bersenjata di sana untuk mengamankan kedatangan beliau," kata Kepala BIN, Budi Gunawan, di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Budi Gunawan memastikan kunjungan Wapres Kalla ke Afghanistan akan sesuai jadwal. Apalagi, BIN dan aparat terkait telah menyiapkan berbagai hal demi keamanan Wapres selama berada di negara yang porak-poranda pasca-invasi militer Amerika Serikat tersebut.

"Rencananya kan tanggal 26 Februari. Agenda sudah ditentukan dan kita sudah menyiapkan semuanya," kata Budi.

(Baca juga: Peneliti CIIA: Indonesia Akan Sulit Bantu Afghanistan Keluar dari Konflik)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise juga pernah berkunjung ke Afganistan.

Afghanistan sendiri mengapresiasi kontribusi Indonesia selama ini dalam proses perdamaian di negara tersebut. Apalagi, hubungan kedua negara telah terbangun lama, sejak Indonesia berdiri yakni pada era Presiden pertama RI, Soekarno.

Afghanistan pun menganggap upaya Indonesia tersebut, termasuk kunjungan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, telah memberikan harapan baru bagi perdamaian di Afghanistan.

Indonesia berencana untuk memberikan pelatihan peningkatan kapasitas (capacity building), beasiswa (scholarship), hingga kerja sama bisnis kepada Afghanistan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Nasional
Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Nasional
Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Nasional
Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Nasional
Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Nasional
Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Nasional
Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Nasional
Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X