Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Diminta Tegur Mendagri karena Usulkan Jenderal Polri Jadi Penjabat Gubernur

Kompas.com - 26/01/2018, 19:54 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin meminta Presiden Joko Widodo menegur Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang berniat mengangkat pejabat aktif Polri sebagai penjabat gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

"Kami berharap, semoga Presiden Jokowi bisa mengingatkan Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai pembantunya untuk tidak memaksakan kehendak mengangkat polisi aktif jadi penjabat gubernur Jabar dan Sumut," ujar Didi melalui siaran persnya yang diterima pada Jumat (26/1/2018).

Didi berpendapat, pengangkatan perwira aktif Polri sebagai penjabat gubernur Jabar dan Sumut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Pasalnya, ada perwira Polri yang maju sebagai peserta pilkada, yakni pada Pilkada Jabar.

Di sisi lain, Jabar adalah provinsi dengan penduduk terbanyak di Pulau Jawa. Sumut juga provinsi dengan penduduk terbanyak di Pulau Sumatera. Oleh sebab itu, proses pilkada di dua provinsi itu harus demokratis dan adil.

(Baca juga: Fahri Hamzah: Jenderal Polisi Jadi Penjabat Gubernur Bagian dari Konsolidasi Jokowi)

"Apalagi, banyak pihak mengatakan, ini tahun politik dengan persaingan yang keras. Karena itu banyak kepentingan yang harus dilindungi demi pemilu yang adil dan demokratis, tentu kurang patut manakala ada pejabat Polri dijadikan penjabat gubernur," ujar Didi.

"Walaupun mungkin maksudnya untuk mengisi kekosongan jabatan sementara, bagaimana bisa menjamin netralitasnya di kemudian hari?" kata dia.

Didi berharap, setelah Presiden menegur Mendagri, kebijakan tersebut dibatalkan. Penjabat gubernur pada dua provinsi tersebut pun diserahkan ke aparatur pemerintah lain yang lebih pas sesuai dengan amanat UU Aparatur Sipil Negara.

Hingga saat ini Kemendagri belum menentukan nama yang akan diangkat sebagai penjabat gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Ada dua nama yang merupakan pejabat tinggi Polri yang diusulkan untuk menjadi penjabat gubernur. Dua perwira tinggi itu adalah Asisten Operasi (Asops) Kapolri Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Martuani Sormin.

Dua nama itu merupakan usulan dari Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian atas permintaan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Kompas TV Rapat darurat ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com