Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KY Antisipasi Calo dalam Seleksi Calon Hakim Agung

Kompas.com - 26/01/2018, 12:56 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial mengantisipasi kemungkinan adanya calo dalam seleksi calon hakim agung.

Ketua Bidang Rekrutment Hakim KY Maradaman Harahap mengatakan, sebagai bentuk antisipasi pihaknya sudah meminta agar para peserta calon hakim agung mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan dalam proses seleksi.

"Itu antisipasi saja. Kalau seorang calon hakim agung masih percaya yang begitu-begitu, aduh metalnya seperti apa," kata Maradaman, dalam jumpa pers di kantor KY, di Jakarta Pusat, Jumat (26/1/2018).

Maradaman mengatakan, dalam proses seleksi administrasi yang telah dilalui sekarang ini, pihaknya belum menemukan adanya kasus calo.

"Jadi case-nya belum ada," ujar Maradaman.

Dia meyakini, praktik calo akan sulit terjadi dalam proses seleksi. Sebagai Ketua Bidang Rekrutment Hakim KY, Maradaman tidak memungkiri ada pihak tertentu yang datang meminta bantuannya untuk meloloskan calon hakim agung.

Sebab, dia dianggap paling menentukan dalam meloloskan calon peserta.

Namun, meski menjabat ketua di urusan rekrutmen, Marudaman menyatakan, dia tidak bisa mengintervensi proses seleksi.

"Saya sering terima surat dari organasasi besar, tolong dibantu saudara kita. (Suratnya) Saya taruh saja di laci, sampai sekarang saya enggak baca. Apalagi saya dianggap menentukan, padahal bukan menentukan, saya hanya melayani para pendaftar," ujar Maradaman.

Sebanyak 74 calon hakim agung dari 84 pendaftar sebelumnya dinyatakan lolos dalam seleksi untuk calon hakim agung periode ke dua untuk tahun 2017-2018.

Nama-nama peserta yang lolos ditetapkan berdasarkan Rapat Pleno Komisi Yudisial (KY), Kamis (25/1/2018).

"Dari hasil pleno, yang lulus administrasi 74 orang. Artinya, yang 74 orang ini berhak mengikuti tahap ke dua," kata Ketua Bidang Rekrutment Hakim KY Maradaman Harahap dalam jumpa pers di kantor Komisi Yudisial, Jakarta Pusat, Jumat (26/1/2018).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anak SYL Minta Pejabat Kementan Biayai Renovasi Kamar Rp 200 Juta

Anak SYL Minta Pejabat Kementan Biayai Renovasi Kamar Rp 200 Juta

Nasional
Agus Rahardjo Sebut Penyidik KPK Tunduk ke Atasan di Kejaksaan, Kejagung: Jangan Asal 'Statement'

Agus Rahardjo Sebut Penyidik KPK Tunduk ke Atasan di Kejaksaan, Kejagung: Jangan Asal "Statement"

Nasional
Stafsus SYL Disebut Minta Kementan Danai Pengadaan Paket Sembako Senilai Rp 1,9 Miliar

Stafsus SYL Disebut Minta Kementan Danai Pengadaan Paket Sembako Senilai Rp 1,9 Miliar

Nasional
KNKT Investigasi Penyebab Rem Blong Bus Rombongan SMK Lingga Kencana

KNKT Investigasi Penyebab Rem Blong Bus Rombongan SMK Lingga Kencana

Nasional
KPK Panggil Lagi Windy Idol Jadi Saksi TPPU Sekretaris Nonaktif MA

KPK Panggil Lagi Windy Idol Jadi Saksi TPPU Sekretaris Nonaktif MA

Nasional
KPK Panggil Penyanyi Dangdut Nabila Nayunda Jadi Saksi TPPU SYL

KPK Panggil Penyanyi Dangdut Nabila Nayunda Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
Pakar: Jika Revisi UU Kementerian Negara atau Perppu Dilakukan Sekarang, Tunjukkan Prabowo-Gibran Semacam Periode Ke-3 Jokowi

Pakar: Jika Revisi UU Kementerian Negara atau Perppu Dilakukan Sekarang, Tunjukkan Prabowo-Gibran Semacam Periode Ke-3 Jokowi

Nasional
21 Persen Jemaah Haji Indonesia Berusia 65 Tahun ke Atas, Kemenag Siapkan Pendamping Khusus

21 Persen Jemaah Haji Indonesia Berusia 65 Tahun ke Atas, Kemenag Siapkan Pendamping Khusus

Nasional
Jokowi Sebut Impor Beras Tak Sampai 5 Persen dari Kebutuhan

Jokowi Sebut Impor Beras Tak Sampai 5 Persen dari Kebutuhan

Nasional
Megawati Cermati 'Presidential Club' yang Digagas Prabowo

Megawati Cermati "Presidential Club" yang Digagas Prabowo

Nasional
Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK, Diduga Sewa Pengacara Sengketa Pileg untuk Lawan MK di PTUN

Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK, Diduga Sewa Pengacara Sengketa Pileg untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Pascaerupsi Gunung Ruang, BPPSDM KP Lakukan “Trauma Healing” bagi Warga Terdampak

Pascaerupsi Gunung Ruang, BPPSDM KP Lakukan “Trauma Healing” bagi Warga Terdampak

Nasional
Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Nasional
Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com