Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan mengapa pemerintah terus mengimpor beras dari sejumlah negara.

Menurut Presiden, saat ini jumlah ketersediaan beras di Tanah Air pun masih sedikit mengalami kekurangan jika diperbandingkan dengan jumlah penduduk.

Sehingga pemerintah harus melakukan impor sebesar kurang dari 5 persen dari kebutuhan beras nasional.

Impor dilakukan dengan mendatangkan beras dari sejumlah negara tetangga di Asia.

Baca juga: Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

"Kita harus impor, ada yang dari Vietnam, Thailand ada yang darimana Pak?, Kamboja, Pakistan. Harus impor dari sana. Karena penduduk kita ini sekarang 280 juta orang, 280 juta orang, semuanya pengin. Nah itu tidak mudah," ujar Jokowi saat memberikan sambutan sebelum menyerahkan bansos beras kepada masyarakat di Kompleks Pergudangan Laende, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Senin (13/5/2024) sebagaimana dilansir dari keterangan resmi.

Lebih lanjut Presiden menjelaskan, tidak mudah bagi pemerintah untuk menjaga kestabilan harga beras.

Baca juga: Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Jika harga beras tinggi masyarakat pasti protes, tetapi petani senang.

Sebaliknya, jika harga berusaha ditekan lewat besarnya volume impor beras maka bisa menyusahkan petani.

"Jadi terkadang pemerintah itu berada di posisi tidak mudah untuk menjaga keseimbangan agar masyarakat seneng, tetapi petani juga seneng. Kalau pas kita, saya ke pasar gitu, (bertanya) 'Pak ini beras naik gimana pak?' kalau ke kempung ke desa ketemu petani, 'Pak terima kasih Pak harga beras, harga gabah sangat bagus Pak'," papar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

"Itu ya kita harus ingat itu tidak gampang pemerintah itu agar petani senang dan ibu-ibu juga seneng. Maka oleh sebab itu (bansos) 10 kilogram kita berikan ke masyarakat," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyinggung soal bansos beras sebesar 10 kilogram yang akan diteruskan penyalurannya hingga Juni 2024.

Nantinya jika anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mencukupi, maka bansos beras direncanakan akan berlanjut hingga Desember 2024.