Demokrasi Setengah Kamar

DALAM studi-studi demokrasi, isu mahar politik hampir tak tersentuh secara mendalam. Meski orang-orang yang pernah terlibat di dalam proses kepemiluan sudah saling paham, namun pemain politik masih jarang secara terbuka mengungkapkan isu tersebut ke ruang publik.

Padahal, jika para pihak mau jujur mengakui, ketika seorang bakal kandidat mulai berkomunikasi dengan pengurus partai di tingkat kabupaten/kota, topik pembiayaan untuk memperoleh perahu sebenarnya sudah mulai diembuskan.

Ada berbagai istilah yang biasanya digunakan oleh para perantara politik, mulai dari uang pendaftaran, uang keseriusan, hingga yang terbaru ada pula istilah uang harga diri.

Mahar politik tidak hanya menyasar kandidat nonkader partai politik, tetapi juga kader partai. Bahkan tak jarang mereka dituntut untuk ikut menyelesaikan urusan mahar dengan bakal calon.

Setelah dibayarkan, semua kembali seperti biasa, seperti ada kesepatan diam-diam untuk tidak menganggap transaksi semacam itu pernah terjadi.

Di tengah kegaduhan antara La Nyalla Mattaliti, yang gagal menjadi calon gubernur Jawa Timur, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, misalnya, paling tidak ada tiga hipotesis utama yang menjelaskan kenapa isu mahar politik yang tadinya hanya berkembang dari mulut ke mulut berubah menjadi topik perdebatan vulgar di ruang publik.

Baca juga : La Nyalla Kesal Dimaki Prabowo soal Uang Rp 40 M, Fadli Zon Sebut Miskomunikasi

Puncak gunung es

Isu mahar politik di Pilkada Jawa Timur merupakan sebuah puncak dari gunung es. Selama ini, banyak kandidat menganggap mahar sebagai sesuatu yang sudah lazim jika ingin berlaga di pilkada.

Tidak sedikit bakal kandidat sudah menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan tiket partai, namun sering kali surat rekomendasi yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang.

Mereka hanya bisa diam, lalu menganggap semuanya sebagai risiko pencalonan. Lebih dari itu, mereka tentunya juga tidak terlalu yakin untuk memberanikan diri beradu kuat melawan penguasa partai karena akan memperlebar kemungkinan urusan akan diperpanjang.

Dalam kasus La Nyalla Mattaliti versus Prabowo, komunikasi yang tadinya hanya dilakukan "setengah kamar", lalu tiba-tiba menjalar ke ruang publik.

Tensi politik nasional pun ikut memanas karena ternyata satu per satu kandidat yang sudah dikecewakan oleh masalah mahar politik terpancing untuk ikut bicara.

Benar saja, tidak lama setelah nyanyian La Nyalla, isu mahar politik yang melibatkan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan PAN (Partai Amanat Nasional) di Pilkada Kota Cirebon juga ikut terkuak. Nilai mahar yang mencapai angka miliaran rupiah disebut-sebut sebagai syarat untuk mendapatkan surat rekomendasi.

Baca juga : PKS Bantah Minta Mahar Politik ke Siswandi-Euis untuk Pilkada Cirebon

Jelang penetapan kandidat oleh KPU, isu mahar politik bisa saja kembali muncul. Kegaduhan politik ini pun berpotensi mendelegitimasi tokoh-tokoh yang menjadi sasaran tembak dari isu tersebut.

Unjuk kekuatan elite lokal

Jawa Timur adalah panggung pertarungan utama di Pemilu 2019. Pemilihnya merupakan terbesar kedua di Indonesia, setelah Jawa Barat. Apa pun yang terjadi di sana tentu akan menjadi sorotan nasional.

Hipotesis kedua, La Nyalla ingin memperlihatkan kepada petinggi partai politik, bahwa kekuatannya tidak main-main. Oleh karena itu, isu mahar pun menjadi momentum untuk unjuk gigi di depan elite nasional.

Selain itu, isu tersebut membuat barisan pendukung La Nyalla di tingkat lokal juga ikut terkonsolidasi dengan sendirinya.

Tak hanya itu, perlawanan La Nyalla juga merupakan sinyal kepada elite nasional agar tidak menganggap remeh kekuatan penguasa lokal.

Meski cakupan pengaruhnya terbatas, manuver elite lokal ternyata dapat memberi dampak keributan di tingkat nasional. Apalagi, elite lokal tersebut memang sudah memiliki reputasi di tingkat nasional, layaknya La Nyalla.