Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kata Nasdem Soal Video Bagi-bagi Duit Edy Rahmayadi

Kompas.com - 05/01/2018, 23:01 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate mengatakan, Letjen Edy Rahmayadi sudah mengklarifikasi soal video di mana dia terlihat membagi-bagikan uang.

Video itu merebak di kala partai besutan Surya Paloh itu resmi mendukung pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah atau Ijeck sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara di Pilkada 2018.

Johnny menyatakan, Edy sudah berkomitmen bahwa money politic dalam suatu pemilihan merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan dan dilarang oleh aturan.

"Ini sudah dikonfirmasi sendiri oleh Pak Edy, bahwa money politik itu tidak boleh dan dilarang oleh undang-undang, itu tidak boleh. Pak Edy mengonfirmasi juga tidak boleh money politic," kata Johnny, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (5/1/2018).

(Baca juga : Klarifikasi Edy Rahmayadi soal Video Bagi-bagi Uang)

Namun, lanjut Johnny, ketika pemberian uang itu dalam rangka bantuan saat mengunjungi fakir miskin, panti asuhan, dan dilakukan secara spontan, kemudian di luar periode kampanye, hal tersebut menurut dia bukan money politic.

"Memberikan bantuan-bantuan di luar periode kampanye atau yang diharuskan undang-undang, maka itu bukan bagian dari money politic," ujar Johnny.

Dia tidak menjawab lugas apakah video tersebut dapat membuat Nasdem khawatir bakal memengaruhi elektabilitas Edy.

Dia kembali menegaskan komitmen Edy, termasuk Nasdem yang mengetahui betul bahwa money politic merupakan sesuatu yang dilarang dalam suatu pemilihan.

"Tapi kalau ada misalnya saya pergi ke suatu tempat, memberikan bantuan yang diluar konteks pilkada, ya memang ini menjadi abu-abu karena bisa ditarik-tarik juga," ujar Johnny.

Pada intinya, lanjut Johnny, Nasdem ingin pesta demokrasi di 2018 ini menjadi kontestasi yang menjunjung gagasan-gagasan brilian dari para calon yang ada, semisal terkait dengan pembangunan daerah.

(Baca juga : Edy Rahmayadi Pensiun Dini, Agus Kriswanto Jabat Pangkostrad)

Pihaknya tak mau kontestasi ini justru dicoreng dengan isu-isu yang merendahkan demokrasi, seperti munculnya isu SARA, atau isu kecil lainnya yang digunakan untuk menjatuhkan lawan.

"Yang penting digunakan isu-isu pembangunan, isu-isu gagasan besar dari para calon agar masyarakat pemilh itu memilih dengan pertimbangan rasional. ItuNasdem meminta itu dan kami akan bekerja sekuat tenaga untuk meningkatkan demokrasi Indonesia," ujar dia.

Edy sebelumnya mengklarifikasi video dirinya yang terlihat membagi-bagikan uang. Ia mengatakan saat itu ia tengah menghadiri sebuah acara di gereja di kota Medan, Sumatera Utara (Sumut).

"Begini. Kegiatan di Sumut, adat ya, bisa dibilang adat ya. Setiap ada kegiatan begitu ada anak menyanyi ada apa pasti ada saweran. Itu sudah merupakan budaya ya," kata Edy di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (5/1/2018).

Mantan Pangkostrad itu mengaku iba melihat kondisi gereja yang didatanginya karena terlihat memprihatinkan.

Halaman:


Terkini Lainnya

7 Anggota LPSK 2024-2029 Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi

7 Anggota LPSK 2024-2029 Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi

Nasional
Komentari RUU Penyiaran, Mahfud: Keblinger, Masak Media Tak Boleh Investigasi?

Komentari RUU Penyiaran, Mahfud: Keblinger, Masak Media Tak Boleh Investigasi?

Nasional
Modifikasi Cuaca Akan Dilakukan untuk Kurangi Intensitas Hujan di Sumbar

Modifikasi Cuaca Akan Dilakukan untuk Kurangi Intensitas Hujan di Sumbar

Nasional
KPK Periksa Sekjen DPR RI Indra Iskandar

KPK Periksa Sekjen DPR RI Indra Iskandar

Nasional
Sidang Dugaan Pemerasan SYL, Jaksa Hadirkan 5 Pejabat Kementan Jadi Saksi

Sidang Dugaan Pemerasan SYL, Jaksa Hadirkan 5 Pejabat Kementan Jadi Saksi

Nasional
2 Desa di Pulau Gunung Ruang Tak Boleh Lagi Dihuni, Semua Warga Bakal Direlokasi

2 Desa di Pulau Gunung Ruang Tak Boleh Lagi Dihuni, Semua Warga Bakal Direlokasi

Nasional
Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Nasional
Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua MA

Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua MA

Nasional
Menelusuri Gagasan Jokowi Bakal Dijadikan Penasihat Prabowo

Menelusuri Gagasan Jokowi Bakal Dijadikan Penasihat Prabowo

Nasional
Antam Raih 3 Penghargaan di Ajang CSR dan PDB Award 2024

Antam Raih 3 Penghargaan di Ajang CSR dan PDB Award 2024

Nasional
Kenakan Pakaian Serba Hitam, Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejagung

Kenakan Pakaian Serba Hitam, Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejagung

Nasional
Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa

Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa

Nasional
BNPB Kaji Rencana Relokasi Rumah Warga Dekat Sungai dari Gunung Marapi

BNPB Kaji Rencana Relokasi Rumah Warga Dekat Sungai dari Gunung Marapi

Nasional
Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024, Kementerian KP Usung Tema 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan

Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024, Kementerian KP Usung Tema 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan

Nasional
KPK Duga SYL Jalan-jalan ke Luar Negeri, tetapi Dibuat Seolah Dinas

KPK Duga SYL Jalan-jalan ke Luar Negeri, tetapi Dibuat Seolah Dinas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com