Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kata Nasdem Soal Video Bagi-bagi Duit Edy Rahmayadi

Kompas.com - 05/01/2018, 23:01 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate mengatakan, Letjen Edy Rahmayadi sudah mengklarifikasi soal video di mana dia terlihat membagi-bagikan uang.

Video itu merebak di kala partai besutan Surya Paloh itu resmi mendukung pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah atau Ijeck sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara di Pilkada 2018.

Johnny menyatakan, Edy sudah berkomitmen bahwa money politic dalam suatu pemilihan merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan dan dilarang oleh aturan.

"Ini sudah dikonfirmasi sendiri oleh Pak Edy, bahwa money politik itu tidak boleh dan dilarang oleh undang-undang, itu tidak boleh. Pak Edy mengonfirmasi juga tidak boleh money politic," kata Johnny, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (5/1/2018).

(Baca juga : Klarifikasi Edy Rahmayadi soal Video Bagi-bagi Uang)

Namun, lanjut Johnny, ketika pemberian uang itu dalam rangka bantuan saat mengunjungi fakir miskin, panti asuhan, dan dilakukan secara spontan, kemudian di luar periode kampanye, hal tersebut menurut dia bukan money politic.

"Memberikan bantuan-bantuan di luar periode kampanye atau yang diharuskan undang-undang, maka itu bukan bagian dari money politic," ujar Johnny.

Dia tidak menjawab lugas apakah video tersebut dapat membuat Nasdem khawatir bakal memengaruhi elektabilitas Edy.

Dia kembali menegaskan komitmen Edy, termasuk Nasdem yang mengetahui betul bahwa money politic merupakan sesuatu yang dilarang dalam suatu pemilihan.

"Tapi kalau ada misalnya saya pergi ke suatu tempat, memberikan bantuan yang diluar konteks pilkada, ya memang ini menjadi abu-abu karena bisa ditarik-tarik juga," ujar Johnny.

Pada intinya, lanjut Johnny, Nasdem ingin pesta demokrasi di 2018 ini menjadi kontestasi yang menjunjung gagasan-gagasan brilian dari para calon yang ada, semisal terkait dengan pembangunan daerah.

(Baca juga : Edy Rahmayadi Pensiun Dini, Agus Kriswanto Jabat Pangkostrad)

Pihaknya tak mau kontestasi ini justru dicoreng dengan isu-isu yang merendahkan demokrasi, seperti munculnya isu SARA, atau isu kecil lainnya yang digunakan untuk menjatuhkan lawan.

"Yang penting digunakan isu-isu pembangunan, isu-isu gagasan besar dari para calon agar masyarakat pemilh itu memilih dengan pertimbangan rasional. ItuNasdem meminta itu dan kami akan bekerja sekuat tenaga untuk meningkatkan demokrasi Indonesia," ujar dia.

Edy sebelumnya mengklarifikasi video dirinya yang terlihat membagi-bagikan uang. Ia mengatakan saat itu ia tengah menghadiri sebuah acara di gereja di kota Medan, Sumatera Utara (Sumut).

"Begini. Kegiatan di Sumut, adat ya, bisa dibilang adat ya. Setiap ada kegiatan begitu ada anak menyanyi ada apa pasti ada saweran. Itu sudah merupakan budaya ya," kata Edy di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (5/1/2018).

Mantan Pangkostrad itu mengaku iba melihat kondisi gereja yang didatanginya karena terlihat memprihatinkan.

Karena itu, ia berniat membantu gereja tersebut sebagaimana terekam dalam video yang beredar.

Ia pun menegaskan, apa yang dilakukannya belum diatur dalam undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Kita membantu anak-anak kecil dan itu kan belum ada di ketentuan pilkada," lanjut Edy.

Sebelumnya sempat beredar video Edy Rahmayadi yang tengah membagikan uang selembaran Rp 50.000 kepada sejumlah anak.

Dalam video tersebut Edy terlihat mengenakan kemeja putih.

Kompas TV Letjen Edy Rahmayadi yang tetap menjabat sebagai Pangkostrad, setelah pengajuan pensiun dininya dibatalkan Panglima TNI.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com