JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto segera mencopot Letjen Edy Rahmayadi dari posisi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).
Ini disebabkan Letjen Edy Rahmayadi sudah menyatakan diri untuk pensiun dini dan mundur dari TNI karena akan segera mengikuti rangkaian tahapan politik sebagai calon gubernur pada Pilkada Sumatera Utara.
"Rotasi pimpinan tertinggi di tubuh Kostrad tidak boleh terlalu lama dibiarkan menggantung," kata Charles dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/1/2018).
Apalagi, lanjut Charles, saat ini Letjen Edy Rahmayadi sudah tampak di publik melakukan aktivitas sebagai calon gubernur Sumatera Utara bersama partai-partai pendukungnya.
(Baca juga: Pangkostrad: Tak Ada yang Serius Urus Sumut, Makanya Saya Pulang)
Politisi PDI-P ini menekankan, pengganti Letjen Edy Rahmayadi harus memiliki kualifikasi yang baik dan teruji. Lebih penting lagi, pengganti Letjen Edy harus menjunjung tinggi profesionalitas dan jauh dari politik praktis.
Calon Pangkostrad, menurut Charles, setidaknya pernah menjadi komandan teritorial setingkat Pangdam sehingga memahami struktur dan komando organisasi di tubuh TNI AD.
"Penugasan di daerah yang dulunya rawan seperti Maluku, dan Papua bisa menjadi nilai tambah," kata dia.
Charles melihat ada beberapa perwira tinggi AD yang layak sebagai calon Pangkostrad pengganti Letjen Edy. Salah satunya Mayjen Doni Munardo yang saat ini bertugas sebagai Pangdam Siliwangi.
Sebelum bertugas sebagai Pangdam Siliwangi, Mayjen Doni Munardo juga sempat bertugas sebagai Pangdam Pattimura dan pernah memimpin pasukan elite sebagai Danjen Kopassus.
"Tapi, penunjukan Pangkostrad yang baru sepenuhnya wewenang KSAD dan Panglima TNI. Siapapun nantinya yang diangkat harus bisa berkontribusi menjadikan TNI institusi yang kuat dan profesional," ujarnya.
(Baca juga: Panglima TNI Izinkan Pangkostrad Edy Rahmayadi Maju di Pilgub Sumut)
Edy sebelumnya sudah dirotasi menjadi Perwira Tinggi Mabes TNI AD dalam rangka pensiun dini. Rotasi dilakukan oleh Gatot Nurmantyo di akhir masa jabatannya sebagai Panglima TNI.
Namun, Marsekal Hadi belakangan menganulir keputusan Gatot itu dan menyatakan Edy tetap menjabat Pangkostrad.
Hadi mengatakan, pembatalan rotasi itu sesuai kebutuhan organisasi TNI. Namun, Hadi mengaku tak mempermasalahkan rencana Pangkostrad Edy Rahmayadi untuk pensiun dini dan maju dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara 2018.
"Ya, haknya. Haknya Pangkostrad," kata Marsekal Hadi di Monas, Jakarta, Kamis (21/12/2017).
Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Penerangan TNI Fadhilah mengatakan, pernyataan tersebut bisa diartikan bahwa Panglima TNI sudah memberikan izin kepada Edy untuk pensiun diri dan maju Pilgub Sumut.
"Prinsipnya Panglima mengizinkan, saat ini administrasi sedang berproses sesuai prosedur yang berlaku," kata Fadhilah saat dihubungi Kompas.com, Jumat (22/12/2017).
Fadhilah menegaskan, langkah Panglima TNI menganulir rotasi itu tidak untuk menghambat langka Edy maju dalam Pilkada Sumut.