Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Kompas.com - 15/05/2024, 10:45 WIB
Novianti Setuningsih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari mengkritisi proses revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) yang terjadi di DPR RI.

Menurut Feri, publik tidak pernah mendapatkan akses pada naskah akademik yang seharusnya menjelaskan dasar suatu undang-undang mengalami revisi atau perubahan.

Apalagi, dalam tiga kali revisi perubahan UU MK sampai rencana perubahan keempat kali ini, DPR kerap mengotak-atik perihal masa jabatan hakim konstitusi.

“Naskah akademik juga tidak terbuka. Kan perlu dijelaskan kenapa kok DPR dan pemerintah akal pikirannya maju mundur. Hari ini nambah masa jabatan terus dimundurin, terus ada model baru tetap nambah jabatan tapi perlu konfirmasi (lembaga pengusul). Itu dasar berpikirnya dari mana, apa yang membuat itu terjadi, apakah itu kajian hukum, kajian politik atau kajian apa,” ujar Feri dalam program Obrolan Neswroom bersama Kompas.com, Selasa (14/5/2024).

Baca juga: Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Oleh karena itu, dia menilai bahwa ada proses yang dipaksakan dalam merevisi UU MK. Bahkan, lebih kental dengan kepentingan politik.

“Mari kita fair, dengan situasi ini terlalu terlihat ini dipaksakan, tidak berimbang suasananya,” kata Feri.

Lebih lanjut, dia mengatakan, peristiwa seperti ini tidak hanya terjadi sekali dan melibatkan DPR. Feri lantas mengambil contoh pencopotan dengan hormat hakim konstitusi Aswanto oleh DPR. Proses itu dinilai melanggar undang-undang karena masa jabatannya belum habis.

Dalam Pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK disebutkan bahwa hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, telah berusia 70 tahun, dan sakit jasmani atau rohani terus menerus selama tiga bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

“Lucunya MK juga punya kepentingan. MK kemudian mengatakan dalam putusan setelah apa yang terjadi pada hakim Aswanto yang digantikan oleh hakim Guntur Hamzah bahwa ini salah peristiwanya ke depan tidak boleh diulang lagi. Jadi mereka seolah-olah menghalalkan sesuatu tapi kemudian diharamkan di kemudian hari,” ujarnya.

Baca juga: Utak-atik Masa Jabatan Hakim Konstitusi lewat Revisi UU MK Dinilai Upaya Menawan Independensi MK

Dari kasus hakim Aswanto, Feri mengatakan, bukan tidak mungkin para politikus tengah memikirkan teknik lain untuk masuk dan menyandera MK sebagai penjaga konstitusi. Termasuk, dengan merevisi UU MK.

"Bukan tidak mungkin cara berpikir politisi berubah-ubah, teknik lain sedang mereka mainkan yaitu dengan merevisi UU ini (MK), kemudian suatu waktu mereka setelah terpilih dia akan mengatakan apa yang terjadi dalam revisi kemarin tidak benar, ke depan tidak boleh dilakukan, revisi kemarin dibatalkan,” katanya.

"Artinya setiap langkah MK pun punya kepentingan-kepentingan politik ketika mereka sudah menjadi hakim konstitusi. Bagi saya, apa yang terjadi ini sebenarnya bagian yang harusnya menyadarkan kita bahwa penjaga konstitusi kita sedang disandera kepentingan politik,” ujar Feri lagi.

Sebagaimana diberitakan, keputusan membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK ke paripurna dilakukan dalam rapat Komisi III dengan Pemerintah pada 13 Mei 2025.

Menariknya, rapat tersebut yang dihadiri Menteri Koordinator Politik Hukum dan, Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly sebagai wakil pemerintah itu dilakukan pada masa reses DPR.

Baca juga: Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Kemudian, dalam naskah terakhir revisi UU MK yang diterima Kompas.com, diselipkan Pasal 23A terkait masa jabatan hakim konstitusi.

Halaman:


Terkini Lainnya

MKD DPR Buka Opsi Panggil Anak SYL, Indira Chunda Thita yang Pakai Duit Korupsi Ayahnya untuk 'Skin Care'

MKD DPR Buka Opsi Panggil Anak SYL, Indira Chunda Thita yang Pakai Duit Korupsi Ayahnya untuk "Skin Care"

Nasional
16 Kloter Jemaah Haji Indonesia Gelombang 2 Tiba di Jeddah

16 Kloter Jemaah Haji Indonesia Gelombang 2 Tiba di Jeddah

Nasional
Soal Pilkada Jakarta, Demokrat Buka Pintu untuk Sudirman Said, Tutup Rapat untuk Anies

Soal Pilkada Jakarta, Demokrat Buka Pintu untuk Sudirman Said, Tutup Rapat untuk Anies

Nasional
Pemerintah Ancam Denda Platform Digital Rp 500 Juta untuk Tiap Konten Judi Online

Pemerintah Ancam Denda Platform Digital Rp 500 Juta untuk Tiap Konten Judi Online

Nasional
Pertimbangkan Ridwan Kamil untuk Pilkada Jakarta, Demokrat: Anies Tak Masuk Radar Kami

Pertimbangkan Ridwan Kamil untuk Pilkada Jakarta, Demokrat: Anies Tak Masuk Radar Kami

Nasional
Skenario Sikap Politik Partai Banteng

Skenario Sikap Politik Partai Banteng

Nasional
Kala Prabowo Koreksi 2 Istilah Sekaligus, Makan Siang Gratis dan 'Presidential Club'...

Kala Prabowo Koreksi 2 Istilah Sekaligus, Makan Siang Gratis dan "Presidential Club"...

Nasional
Mencuat Usulan Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta dari Internal, PKS Segera Bahas

Mencuat Usulan Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta dari Internal, PKS Segera Bahas

Nasional
Pengusaha Tambang Gugat KPK Usai Jadi Tersangka di Kasus Gubernur Maluku Utara

Pengusaha Tambang Gugat KPK Usai Jadi Tersangka di Kasus Gubernur Maluku Utara

Nasional
KPK: Sekjen DPR Deklarasikan Diri Jadi Tersangka karena Gugat Praperadilan

KPK: Sekjen DPR Deklarasikan Diri Jadi Tersangka karena Gugat Praperadilan

Nasional
Pesawat Garuda Indonesia Pengangkut Jemaah Haji Rusak Lagi, Kemenag: Kita Tegur Keras!

Pesawat Garuda Indonesia Pengangkut Jemaah Haji Rusak Lagi, Kemenag: Kita Tegur Keras!

Nasional
Jokowi Beraktivitas di Yogyakarta Saat PDI-P Gelar Rakernas di Jakarta

Jokowi Beraktivitas di Yogyakarta Saat PDI-P Gelar Rakernas di Jakarta

Nasional
Kekagetan Golkar Usai Bobby Nasution Lebih Pilih Gerindra, padahal Sempat Lempar Kode

Kekagetan Golkar Usai Bobby Nasution Lebih Pilih Gerindra, padahal Sempat Lempar Kode

Nasional
Sudirman Said Siap Lawan Anies pada Pilkada, Sindir soal Jakarta Dijadikan Batu Loncatan

Sudirman Said Siap Lawan Anies pada Pilkada, Sindir soal Jakarta Dijadikan Batu Loncatan

Nasional
Pembukaan Rakernas PDI-P, Megawati Bakal Sampaikan Pidato Politik Pertamanya Setelah Pilpres 2024

Pembukaan Rakernas PDI-P, Megawati Bakal Sampaikan Pidato Politik Pertamanya Setelah Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com