Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Kompas.com - 14/05/2024, 15:28 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memonitor program makan siang gratis presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango menyebut, upaya monitor itu dilakukan karena beberapa hal, namun tidak terlepas dari besarnya anggaran yang akan digelontorkan untuk menyukseskan janji kampanye tersebut.

"Lepas daripada itu, pun dari anggaran yang sedemikian besar juga artinya setiap program yang dijalankan kita seharusnya lakukan kajian," kata Nawawi saat ditemui di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Baca juga: Uji Coba Makan Siang Gratis di Bandung, 2.500 Porsi Per Hari untuk 6 SD

Nawawi menuturkan, monitoring dan kajian itu akan dilakukan oleh deputi monitor di lembaga antirasuah tersebut.

Nantinya kata dia, kajian dilakukan komprehensif agar mampu melihat program baru itu telah tepat atau masih memerlukan penyempurnaan.

"Ini barangkali akan menjadi bagian dari teman-teman di deputi monitor di KPK untuk melakukan kajian juga terhadap kebijakan yang nanti akan dijalankan itu," ucapnya.

Baca juga: Tata Kelola Makan Siang Gratis

Lebih lanjut ia menjelaskan, monitoring terhadap sistem penyelenggaraan negara merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi KPK.

Dengan kata lain, KPK melakukan kajian-kajian terhadap segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

"Misalnya kajian tentang bansos, sejumlah kebijakan pemerintah itu dilakukan kajian oleh pemerintah, apakah kebijakan itu sudah sesuai atau perlu penyempurnaan dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan tugas monitoring terhadap sistem penyelenggaraan negara," jelas Nawawi.

Baca juga: Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Sebelumnya diberitakan, pencermatan ini sempat dibahas oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan.

Pihaknya mengaku akan mencermati program makan siang gratis yang menjadi janji kampanye Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

KPK bakal lebih dulu melihat detail program tersebut untuk melihat adanya celah korupsi.

"Saya lihat dulu detailnya kayak apa baru kita lihat kira-kira di mana lah ada potensi yang kita cegah korupsinya. Dugaan saya kalau memang benar itu pakai pengadaan segitu, saya juga enggak kebayang siapa yang bisa adain makan siang tiap hari di desa-desa sana," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024).

KPK akan berfokus pada metode distribusi dan penerima program agar tepat sasaran. Lembaga antirasuah itu juga akan fokus pada barang dan jasa dalam pelaksanaannya.

"Saya paling barang dan jasa, yang kita mungkin akan tetapkan misalnya digital atau kita bilang lebih terbuka saja siapa yang nerima, kan ada DTKS, paling itu sangkutan dengan instrumen yang ada saja," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

Nasional
Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com