Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Interupsi PKS di Rapat Paripurna: Makan Siang-Susu Gratis Harus Untungkan Petani, Bukan Penguasa

Kompas.com - 14/05/2024, 13:49 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Slamet mengkritisi program makan siang dan susu gratis yang menjadi program utama presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (14/5/2024).

Slamet menjelaskan, program makan siang dan susu gratis haruslah menguntungkan petani, bukan penguasa dan pengusaha.

"Mengenai program presiden terpilih yaitu makan siang dan susu gratis. Kami meminta agar program tersebut harus menguntungkan petani dan peternak, bukan hanya menguntungkan pengusaha dan penguasa," ujar Slamet di ruang rapat paripurna, Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Baca juga: Uji Coba Makan Siang Gratis di Bandung, 2.500 Porsi Per Hari untuk 6 SD

Menurut dia, jika melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2023, produksi susu segar nasional hanya mencapai 980 ribu ton per tahun. Sementara, kata dia, kebutuhan susu segar dalam negeri mencapai 4,4 juta ton.

Slamet melihat kondisi tersebut menjadi celah bagi pencari untung untuk mengimpor susu guna memenuhi kebutuhan susu segar di dalam negeri.

"Kondisi ini dapat menjadi celah baru bagi para pemburu rente untuk bermain dalam kegiatan impor susu," jelasnya.

Sementara itu, Slamet menyebut impor susu segar akan berdampak negatif pada industri susu dalam negeri.

Baca juga: Tata Kelola Makan Siang Gratis

Dia mengatakan, industri susu dalam negeri saat ini sedang terkendala akan terbatasnya produksi akibat ancaman penyakit kuku dan mulut dan beberapa penyakit ternak lainnya.

"Jika tidak ada upaya perbaikan industri nasional, maka kami khawatir produksi susu dalam negeri akan semakin ditinggalkan," imbuh Slamet.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) RI terpilih, Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan, ada pembahasan untuk membentuk kementerian yang khusus membawahi program makan siang gratis.

Wali Kota Solo ini mengatakan, kementerian ini penting untuk merealisasikan program makan siang gratis yang menjadi program prioritas dari pemerintahannya dan Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto kelak.

Baca juga: Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Apalagi, program tersebut menyangkut penggunaan anggaran yang besar dan prosesnya di lapangan tidak mudah sehingga harus ditangani secara serius.

“Karena melibatkan anggaran yang besar, distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Ini makanya harus, ya kita ingin program ini benar-benar bisa berjalan,” ujar Gibran dikutip dari Kompas TV, Selasa (7/5/2024).

“Karena kita ingin program ini benar-benar bisa impactful, benar-benar bisa dirasakan oleh anak-anak sekolah. Tapi tunggu dulu ya, ini belum pasti. Masalah kementeriannya itu belum pasti. ditunggu saja dulu,” katanya melanjutkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

Nasional
Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Nasional
Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com