SBY Ingatkan Netralitas Aparat Negara dan Jangan Ada Kriminalisasi di Pemilu

Kompas.com - 05/01/2018, 10:01 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berjalan seusai memberikan pengantar sebelum melakukan rapat terkait revisi UU Ormas di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (30/10). Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat bersama anggota Fraksi Demokrat di DPR menggelar rapat internal untuk merumuskan materi revisi Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang akan diserahkan kepada pemerintah dan DPR. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc/17. Hafidz Mubarak AKetua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berjalan seusai memberikan pengantar sebelum melakukan rapat terkait revisi UU Ormas di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (30/10). Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat bersama anggota Fraksi Demokrat di DPR menggelar rapat internal untuk merumuskan materi revisi Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang akan diserahkan kepada pemerintah dan DPR. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc/17.
|
EditorSabrina Asril

BOGOR, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) menyampaikan lima hal dalam pernyataan politiknya pada 2018. Salah satunya mengenai netralitas aparat negara dalam suatu pemilihan umum.

"Partai Demokrat mengingatkan netralitas negara, termasuk BIN (Badan Intelijen Negara), Polri, Kejaksaan, dan TNI, mutlak adanya. Negara harus netral dan tidak boleh berpihak," kata SBY dalam pernyataan yang disampaikannya di kantor Sekretariat DPC Partai Demokrat, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/1/2018).

SBY menambahkan, instansi seperti badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan elemen negara lain tidak melakukan kegiatan memenangkan kandidat kepala daerah tertentu, bahkan calon presiden berserta wakilnya, saat pemilu berlangsung.

"Penggunaan keuangan negara juga harus diawasi dan diperiksa, jangan sampai uang negara digunakan untuk kepentingan kandidat dan partai-partai politik tertentu," ujar SBY.

Baca juga: SBY: Saya Yakin Jokowi Ingin Tinggalkan Legacy, Pemilu yang Demokratis

Presiden keenam RI itu melanjutkan, dirinya meminta agar ada upaya mencegah kolusi di antara elemen negara, misalnya antara aparat negara dan partai politik tertentu. Jika hal itu terjadi, lanjut dia, ada ancaman sanksi yang berat.

"Cegah kriminalisasi terhadap lawan politik, apalagi jika itu merupakan pesanan dari kekuatan politik tertentu. Jangan permainkan hukum untuk kepentingan politik," ujar SBY.

SBY meminta elemen negara berhati-hati dalam berbuat karena rakyat Indonesia tidak bodoh atau dapat dibodohi. Personel Polri dan TNI yang ingin maju dalam pilkada atau pemilu, lanjut SBY, ada ketentuan dan aturan mainnya.

"Patuhi dan jangan dilanggar. Jangan sampai tindakan para perwira aktif menjadi pergunjingan masyarakat luas karena melanggar etika dan kepantasan politik," ucapnya.

Baca juga: Demokrat Beberkan Tiga Perlakuan Tak Adil Aparat Penegak Hukum

SBY memang tidak menyinggung langsung mengenai kasus apa dalam pernyataan politiknya yang berkaitan dengan hal tersebut.

Namun, Demokrat sebelumnya mengungkapkan perlakuan tak adil dan sewenang-wenang aparat penegak hukum kepada partai dan kadernya sejak pelaksanaan Pilkada 2017.

Salah satunya soal dugaan kriminalisasi terhadap Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang dan calon wakilnya, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi.

Baca juga: Penjelasan Irjen Safaruddin atas Tudingan Demokrat Terkait Pencalonan di Pilkada Kaltim

Keduanya merupakan kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Timur yang diusung sejumlah partai, termasuk Demokrat.

Keduanya sedang diperiksa kepolisian terkait dua kasus berbeda. Hal ini menyeret nama Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin yang kebetulan juga maju mendaftar dalam Pilkada Kaltim lewat PDI Perjuangan.

Safaruddin membantah pemeriksaan Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang berkaitan dengan dirinya. Menurut dia, kasus tersebut merupakan pengembangan dari kasus lama di Samarinda yang ditangani Polri.

Kompas TV Kepolisian membantah soal kriminalisasi terhadap Syaharie Jaang, bakal calon gubernur Kalimantan Timur, dari Partai Demokrat.




25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

Nasional
Digelar Hari Ini, Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Hanya Boleh Dihadiri Pihak Terbatas

Digelar Hari Ini, Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Hanya Boleh Dihadiri Pihak Terbatas

Nasional
KPK Setor Rp 1 Miliar Uang Pengganti dari Eks Pejabat PUPR Muara Enim

KPK Setor Rp 1 Miliar Uang Pengganti dari Eks Pejabat PUPR Muara Enim

Nasional
Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Dinilai Bertentangan dengan Aturan dan Kajian Ilmiah

Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Dinilai Bertentangan dengan Aturan dan Kajian Ilmiah

Nasional
Pelapor Harap Dewan Pengawas KPK Nyatakan Firli Bahuri Langgar Etik

Pelapor Harap Dewan Pengawas KPK Nyatakan Firli Bahuri Langgar Etik

Nasional
Nekat Gelar Konser di Pilkada 2020, Apa Sanksinya?

Nekat Gelar Konser di Pilkada 2020, Apa Sanksinya?

Nasional
Anggota DPD Ini Tetap Tolak Pilkada 2020, Minta Keselamatan Jiwa Warga Diutamakan

Anggota DPD Ini Tetap Tolak Pilkada 2020, Minta Keselamatan Jiwa Warga Diutamakan

Nasional
Kemendagri: Ada 9 Provinsi dengan Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Rendah

Kemendagri: Ada 9 Provinsi dengan Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Rendah

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi

Pilkada di Tengah Pandemi

Nasional
KNPA: Rakyat Semakin Kehilangan Ruang Hidup akibat Ekspansi Pemodal

KNPA: Rakyat Semakin Kehilangan Ruang Hidup akibat Ekspansi Pemodal

Nasional
Selain Konser, Ini Sejumlah Kegiatan Kampanye yang Dilarang di Pilkada 2020

Selain Konser, Ini Sejumlah Kegiatan Kampanye yang Dilarang di Pilkada 2020

Nasional
Resmi, KPU Larang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada 2020

Resmi, KPU Larang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada 2020

Nasional
Jaksa Pinangki Mulai Diadili, Ini Fakta-fakta yang Dibeberkan dalam Sidang

Jaksa Pinangki Mulai Diadili, Ini Fakta-fakta yang Dibeberkan dalam Sidang

Nasional
BP2MI Berhasil Selamatkan 4 PMI ABK Korban Eksploitasi di Kapal Ikan Italia

BP2MI Berhasil Selamatkan 4 PMI ABK Korban Eksploitasi di Kapal Ikan Italia

Nasional
Ini Sebaran 60 Titik Demo Serentak Petani Hari Ini, Jakarta hingga Sulawesi Tenggara

Ini Sebaran 60 Titik Demo Serentak Petani Hari Ini, Jakarta hingga Sulawesi Tenggara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X