PDI-P Bantah Pernah Paksa Pencalonan Syaharie Jaang-Safaruddin

Kompas.com - 05/01/2018, 08:54 WIB
Kepala Polda Kalimantan Timur Irjen Safaruddin saat ditemui di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/1/2018). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKepala Polda Kalimantan Timur Irjen Safaruddin saat ditemui di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/1/2018).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto membantah partainya telah memaksa Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang untuk berpasangan dengan bakal calon yang mendaftar ke partainya di pilkada Kalimantan Timur, yakni Irjen (Pol) Safaruddin.

Ia mengatakan semua proses pencalonan yang dilakukan PDI-P telah melalui prosedur dan mekanisme yang semestinya.

"Oh tidak ada (paksaan). Bahkan Pak Djarot (Syaiful Hidayat) sebagai Plt Ketua DPD yang saat itu bertemu dengan jaang. PDI-P tidak suka memaksa, semuanya harus dengan proses yang baik, enggak ada cinta paksaan di PDI-P," kata Hasti di Kantor DPP PDI-P, Kamis (4/1/2018).

Ia mengatakan untuk Kalimantan Timur PDI-P belum memutuskan nama calon yang hendak diusung sehingga masih ada beberapa nama yang tengah digodok.

Beberapa nama yang tengah digodok selain Safaruddin saat ini ialah Sekretaris Daerah Kalimantan Timur Rusmadi.

Baca juga : Demokrat Beberkan Tiga Perlakuan Tak Adil Aparat Penegak Hukum

"Kami belum mengambil keputusan. Jadi kalau ada upaya-upaya terjadi beberapa hal pemaksaan, kami tidak pernah memaksa, kami justru sering dipaksa di masa Orde Baru dan kami diam," lanjut Hasto.

Sementara itu, menurut Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Jaang yang akan maju Pilkada Kaltim bersama dengan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, dipaksa berpisah.

Jaang, kata Hinca, dipanggil oleh partai politik tertentu sampai delapan kali agar mau menggandeng Safaruddin sebagai wakilnya.

Safaruddin diketahui telah mendaftar sebagai bakal calon gubernur di PDI-P.

Baca juga : Penjelasan Irjen Safaruddin Atas Tudingan Demokrat Terkait Pencalonan di Pilkada Kaltim

"Maka secara etika politik tidak baik kalau sudah berjalan. Kalau tidak, maka akan ada kasus hukum yang akan diangkat," kata Hinca.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Koarmada I Berencana Pindah Markas dari Jakarta ke Kepulauan Riau

Koarmada I Berencana Pindah Markas dari Jakarta ke Kepulauan Riau

Nasional
Satgas: 20 Persen Jemaah Umrah yang Kembali Terdeteksi Positif Covid-19

Satgas: 20 Persen Jemaah Umrah yang Kembali Terdeteksi Positif Covid-19

Nasional
Luhut ke Kepala Daerah: Jujur soal Data Covid-19, Jangan Ditutupi

Luhut ke Kepala Daerah: Jujur soal Data Covid-19, Jangan Ditutupi

Nasional
Anggota Komisi III Minta Polri Jelaskan Soal Pelat Mirip Polisi yang Dipakai Arteria Dahlan

Anggota Komisi III Minta Polri Jelaskan Soal Pelat Mirip Polisi yang Dipakai Arteria Dahlan

Nasional
Gandeng Dompet Dhuafa, Jenius Salurkan Bantuan untuk Anak Penderita Kanker

Gandeng Dompet Dhuafa, Jenius Salurkan Bantuan untuk Anak Penderita Kanker

Nasional
Komisi II, Pemerintah, dan KPU Bahas Jadwal Pemilu Senin Pekan Depan

Komisi II, Pemerintah, dan KPU Bahas Jadwal Pemilu Senin Pekan Depan

Nasional
Mabes Polri Investigasi Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan

Mabes Polri Investigasi Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan

Nasional
Hadirkan Aktivis Kemanusiaan PBB, Dompet Dhaufa Ajak Pemuda Dorong Perdamaian Dunia,

Hadirkan Aktivis Kemanusiaan PBB, Dompet Dhaufa Ajak Pemuda Dorong Perdamaian Dunia,

Nasional
Dukcapil Terbitkan 2.578 Dokumen Kependudukan untuk Warga Baduy

Dukcapil Terbitkan 2.578 Dokumen Kependudukan untuk Warga Baduy

Nasional
KPK Panggil Ajudan hingga Sekjen DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU Abdul Gafur

KPK Panggil Ajudan hingga Sekjen DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU Abdul Gafur

Nasional
MA Dukung Penegakan Hukum KPK Terkait OTT Hakim-Panitera PN Surabaya

MA Dukung Penegakan Hukum KPK Terkait OTT Hakim-Panitera PN Surabaya

Nasional
4 Kementerian Pindah ke IKN Tahun 2024: Setneg, Kemenhan, Kemenlu, Kemendagri

4 Kementerian Pindah ke IKN Tahun 2024: Setneg, Kemenhan, Kemenlu, Kemendagri

Nasional
Muhaimin Iskandar Berniat Maju Capres, Mengaku Diperintah Kiai

Muhaimin Iskandar Berniat Maju Capres, Mengaku Diperintah Kiai

Nasional
Dubes RI di AS Rosan Roeslani Serahkan Surat-surat Kepercayaan ke Joe Biden

Dubes RI di AS Rosan Roeslani Serahkan Surat-surat Kepercayaan ke Joe Biden

Nasional
Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Panggil 3 Lurah sebagai Saksi

Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Panggil 3 Lurah sebagai Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.