Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Djarot Akan Tanya Kesediaan Risma Maju Pilkada Kaltim

Kompas.com - 04/01/2018, 05:51 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kelompok masyarakat mendorong nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mencalonkan diri di Pilkada Kalimantan Timur 2018. Ketua DPP PDI-Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa ia akan menanyakan kesediaan Risma terlebih dulu sebelum diusung.

Menurut Djarot, kesediaan Risma untuk meninggalkan Kota Pahlawan akan menjadi pertimbangan PDI-P sebelum ambil keputusan.

"Saya tanya dulu pada beliau. Mau enggak ditugaskan di Kaltim meninggalkan Surabaya? Ini kan jadi pertimbangan juga," kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (3/1/2018).

Tak cuma Risma, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu juga mempertimbangkan nama Kapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin. Safaruddin sendiri diketahui telah mendaftar sebagai bakal calon Gubernur Kaltim via PDI -P.

Baca juga:Sekjen PDI-P Akui Nama Risma Beredar di Bursa Pilkada Kaltim

"Salah satu, dia kan daftar di PDIP," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto membenarkan nama Risma beredar dalam bursa Pilkada Kaltim.

"Ada yang mengusulkan, ada beberapa kelompok masyarakat untuk mendorong Bu Risma di Kaltim karena kita lihat dari aspek perdagangan itu antar pulau itu kedekatan antara Kaltim dan Jatim itu sangat tinggi," kata Hasto di Senayan, Jakarta, Selasa (2/1/2018).

Menurut Hasto, terjadi kerja sama yang intensif antara Jawa Timur dan Kaltim dalam aspek ketenagakerjaan dan berbagai komoditas perdagangan. Karena itu, ia menilai wajar usulan sekelompok masyarakat itu lantaran Risma merupakan Wali Kota Surabaya, ibu kota provinsi Jatim. Meski demikian Hasto mengatakan, saat ini Risma masih ingin berkonsentrasi membangun Surabaya.

Kompas TV PDI Perjuangan masih menjalin komunikasi politik sebelum memutuskan calon kepala daerah di Jawa Barat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com