Kompas.com - 26/12/2017, 14:02 WIB
Ilustrasi sidang paripurna: Suasana rapat paripurna pengesahan Perppu Pilkada menjadi Undang-Undang, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/1/2015). KOMPAS.com/Indra AkuntonoIlustrasi sidang paripurna: Suasana rapat paripurna pengesahan Perppu Pilkada menjadi Undang-Undang, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/1/2015).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com – Sorotan terhadap DPR seakan tak pernah habis sepanjang 2017. Hal itu terkait kinerja lembaga perwakilan rakyat itu yang dinilai tak menunjukkan performa baik. 

Bahkan, tahun ini dianggap sebagai era gelap bagi DPR. Hal itu disampaikan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus.

“Kami menyimpulkan, perjalanan DPR setahun ini dengan ungkapan 2017: Tahun Gelap DPR,” ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Selasa (26/12/2017)

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus saat ditemui usai diskusi Darurat RUU Pemilu di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (27/4/2017).  KOMPAS.com/Kristian Erdianto Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus saat ditemui usai diskusi Darurat RUU Pemilu di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (27/4/2017).
Formappi mencatat, rata-rata tingkat kehadiran anggota DPR di bawah 50 persen pada 2017. Hal ini berkorelasi terhadap produktivitas yang rendah.

Baca juga: Kinerja DPR yang Jeblok dan Tuntutan yang Banyak Dinilai Tak Sebanding 

Sepanjang 2017, DPR hanya mampu menghasilkan 11,5 persen produk legislasi dari target 2017 atau 6 undang-undang (UU) dari 52 rancangan undang-undang (RUU) prioritas.

Pada bidang pengawasan, Formappi juga menilai, ada beberapa yang tidak berjalan baik. Misalnya, sepanjang 2017 DPR membentuk 65 panja untuk menindak lanjuti hasil pengawasan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Namun demikan, hanya 15 panja yang memiliki hasil yang jelas. Sedangkan sisanya, 50 panja tidak diketahui tindak lanjutnya atau tidak jelas,” kata Lucius.

Puncak dari berbagai persoalan di DPR, lanjut Lucius, dengan ditetapkannya Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP oleh KPK.

Baca: Tak Ada Korelasi Antara Penambahan Kursi dan Peningkatan Kinerja DPR 

Kini, Setya Novanto telah ditahan oleh KPK setelah sebelumnya sempat buron keberadaannya tak diketahui saat akan dijemput paksa oleh penyidik. 

“Anehnya, saat itu tidak ada tindakan apapun yang dilakukan oleh DPR maupun Mahkamah Kehormatan Dewan terkait status Ketua DPR Setya Novanto,” ujar Lucius.

Kompas TVPDI-P mengaku telah menjalin komunikasi politik dengan sejumlah fraksi termasuk PKB dan PKS untuk meloloskan usulan kocok ulang.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

Nasional
Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

Nasional
Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati Terhadap Varian Omicron

Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati Terhadap Varian Omicron

Nasional
Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

Nasional
Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

Nasional
KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

Nasional
Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Nasional
Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Nasional
Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Nasional
'Suspend' Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

"Suspend" Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

Nasional
Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Nasional
Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Nasional
Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.