Kinerja DPR yang Jeblok dan Tuntutan yang Banyak Dinilai Tak Sebanding

Kompas.com - 07/04/2016, 19:09 WIB
Suasana rapat paripurna di Gedung Parlemen DPR RI, Jakarta saat membahas RAPBN TA 2016 Selasa (7/7/2015) NovianaSuasana rapat paripurna di Gedung Parlemen DPR RI, Jakarta saat membahas RAPBN TA 2016 Selasa (7/7/2015)
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyorot banyaknya tuntutan Dewan Perwakilan Rakyat terkait pemenuhan fasilitas. Hal tersebut dinilai tak sebanding dengan kinerjanya yang dianggap jeblok.

Beberapa tuntutan tersebut di antaranya terkait mega proyek gedung DPR, kenaikan tunjangan anggota, permintaan paspor diplomatik bagi semua anggota DPR, dan lain sebagainya.

"Mega proyek yang terdiri dari 7 proyek itu, bagaimana bisa pemerintah dan DPR mengucurkan dana Rp 570 miliar sedangkan grand design perencanaan gedung itu sendiri belum ada?" tutur Peneliti Formappi Bidang Sarana dan Prasarana, I Made Leo Wiratma, di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (7/4/2016).

Kini, DPR sendiri dinilai kebingungan menggunakan anggaran tersebut dan malah menggulirkan wacana lain, yaitu membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara.

"Perpustakaan itu sebenarnya ranah pemerintah. Kita juga punya perpustakaan nasional. Kenapa tidak itu saja yang dibesarkan?" kata Made.

Perpustakaan nasional dinilai lebih terbuka dan aksesnya lebih mudah bagi publik. Berbeda dengan jika penempatannya di DPR yang cenderung memiliki pengawasan lebih ketat. Terlebih DPR sendiri berkeinginan membentuk polisi parlemen.

Penjaga keamanan kompleks parlemen yang selama ini dijaga pengamanan dalam (Pamdal) mau diganti dengan pasukan keamanan seperti polisi dan tentara mirip pengamanan istana kepresidenan.

Menurut Made, keberadaan Pamdal saat ini sudah cukup. Meski DPR dan istana presiden sama-sama lembaga negara, namun keinginan membentuk polisi parlemen dinilai terlalu berlebihan.

"Sangat berbeda. Di istana kan ada presiden, kepala negara. Apa pun yang dia lakukan harus dijaga," imbuhnya.

Tuntutan lainnya yang juga disorot oleh Formappi adalah penganggaran pembelian bus, ambulan, antivirus, mobil derek, dan pengadaan sarana ruang tidur utama dan ruang tidur anak Rumah Jabatan Anggota (RJA) Kalibata dan Ulujami dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Meski tak berniat mengkritisi, kata Made, namun pihaknya mempertanyakan angka yang dipatok untuk keperluan-keperluan tersebut.

"Misal beli ambulan Rp 1,7 miliar. Itu tipe apa? Kemudian untuk apa juga DPR beli mobil derek?" ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Nasional
KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

Nasional
Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Nasional
Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.