Kelebihan Kapasitas Lapas dan Rutan Masih Jadi Catatan "Mengerikan" Kemenkumham

Kompas.com - 20/12/2017, 17:28 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly pada sambutan acara refleksi akhir tahun Kementerian Hukum dan HAM 2017, di kantor Kemenkum HAM, Kuningan, Jakarta, Rabu (20/12/2017). Kompas.com/Robertus BelarminusMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly pada sambutan acara refleksi akhir tahun Kementerian Hukum dan HAM 2017, di kantor Kemenkum HAM, Kuningan, Jakarta, Rabu (20/12/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan masalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan tetap menjadi catatan Kementerian Hukum dan HAM. 

Hal itu disampaikan Yasonna seusai acara refleksi akhir tahun Kementerian Hukum dan HAM 2017, di Kantor Kemenkum HAM, Kuningan, Jakarta, Rabu (20/12/2017).

"Over kapasitas tetap menjadi catatan kami," kata Yasonna.

Menurut dia, ada beberapa pendekatan dalam menangani hal ini, di antaranya membangun penjara baru.

Namun, untuk membangun penjara baru, Kemenkumham terkendala masalah finansial.

"Bahwa dari segi membangun, kami tidak mampu secara finansial," ujar Yasonna.

Baca juga: Yasonna Akui Remisi untuk Hemat Anggaran dan Atasi Kelebihan Kapasitas Lapas

Setiap bulan, kata Yasonna, rata-rata ada 2.000 tahanan baru. Dalam satu tahun, ada 24.000 tahanan yang baru masuk.

Namun, Kemenkumham hanya mampu menyediakan tempat bagi kurang dari 5.000 tahanan per tahun.

"Coba bayangkan defisitnya, sehingga overcapacity itu satu hal yang sangat mengerikan," ujar Yasonna.

Yasonna mengatakan, sekitar 50 persen tahanan yang masuk itu berasal dari kasus narkoba. 

Oleh karena itu, ia berharap kasus narkoba harus menjadi agenda besar pemerintah Indonesia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Nasional
Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa 'Digebuk' Ramai-ramai

Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa "Digebuk" Ramai-ramai

Nasional
Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: 'Starting Point' yang Luar Biasa

Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: "Starting Point" yang Luar Biasa

Nasional
61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

Nasional
Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Nasional
Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Nasional
Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Nasional
Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Nasional
Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Nasional
Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Nasional
Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Nasional
Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

Nasional
Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

Nasional
Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Nasional
Survei: Anies jadi Lawan Terberat Prabowo jika Maju pada Pilpres 2024

Survei: Anies jadi Lawan Terberat Prabowo jika Maju pada Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X