Yasonna Akui Remisi untuk Hemat Anggaran dan Atasi Kelebihan Kapasitas Lapas

Kompas.com - 19/08/2017, 17:21 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menenteng sepeda dari Presiden Jokowi, dalam acara lomba rias sepeda yang digelar Kemenkumham, Sabtu (19/8/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINMenteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menenteng sepeda dari Presiden Jokowi, dalam acara lomba rias sepeda yang digelar Kemenkumham, Sabtu (19/8/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengakui bahwa remisi yang diberikan kepada para narapidana berguna untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah.

Selain itu, remisi juga berguna untuk mengatasi kelebihan kapasitas yang terjadi di banyak lapas di seluruh Indonesia.

"Memang ada penghematan anggaran. Dan, kami di Ditjen Pemasyarakatan masih berjuang mencari rupiah demi rupiah untuk mengatasi over kapasitas," kata Yasonna di kantor Kemenkumham, Jakarta, Sabtu (19/8/2017).

Baca juga: Lapas di Jakarta Kelebihan Kapasitas Hampir 300 Persen

Warga binaan pemasyarakatan saat ini jumlahnya sudah mencapai 226.143 orang. Rinciannya, narapidana 156.613 orang dan tahanan 69.530 orang.

Dari jumlah itu, sebanyak 92.816 narapidana dan tahanan menerima remisi pengurangan masa tahanan dan remisi langsung bebas pada hari ulang tahun kemerdekaan ke-72 Indonesia.

Pemberian remisi itu diklaim bisa menghemat anggaran hingga Rp 102 miliar. Yasonna menegaskan, adalah hak setiap warga binaan yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi. Jika remisi tidak diberikan, maka pemerintah sama saja melanggar hak warga binaan. Apalagi dengan kondisi lapas yang masih sangat memprihatinkan.

"Harusnya di lapas, satu-satunya yang dihilangkan itu adalah kemerdekaan. Kalau di kita bukan kemerdekaannya lagi yang dihilangkan, hak-hak yang lain sudah menjadi hilang. Tidur yang seharusnya diisi oleh satu orang jadi lima orang. Ada yang harus tidur berdiri, jongkok, itu neraka," ucap Yasonna.

Baca juga: Komnas HAM Ikut Rumuskan Solusi Kelebihan Kapasitas di Lapas

Meski untuk menghemat anggaran dan mengurangi kelebihan kapasitas, namun Yasonna menegaskan bahwa pemberian remisi tidak dilakukan secara asal-asalan. Setiap warga binaan yang mendapat remisi harus memenuhi syarat yang sudah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

"Saya kira kalau orang sudah baik, manusia pasti ada pertobatan. Karena permasyarakatan kita memang arahnya untuk membina dan untuk orang bertobat," ucap dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X