Yasonna Akui Remisi untuk Hemat Anggaran dan Atasi Kelebihan Kapasitas Lapas

Kompas.com - 19/08/2017, 17:21 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menenteng sepeda dari Presiden Jokowi, dalam acara lomba rias sepeda yang digelar Kemenkumham, Sabtu (19/8/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINMenteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menenteng sepeda dari Presiden Jokowi, dalam acara lomba rias sepeda yang digelar Kemenkumham, Sabtu (19/8/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengakui bahwa remisi yang diberikan kepada para narapidana berguna untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah.

Selain itu, remisi juga berguna untuk mengatasi kelebihan kapasitas yang terjadi di banyak lapas di seluruh Indonesia.

"Memang ada penghematan anggaran. Dan, kami di Ditjen Pemasyarakatan masih berjuang mencari rupiah demi rupiah untuk mengatasi over kapasitas," kata Yasonna di kantor Kemenkumham, Jakarta, Sabtu (19/8/2017).

Baca juga: Lapas di Jakarta Kelebihan Kapasitas Hampir 300 Persen

Warga binaan pemasyarakatan saat ini jumlahnya sudah mencapai 226.143 orang. Rinciannya, narapidana 156.613 orang dan tahanan 69.530 orang.

Dari jumlah itu, sebanyak 92.816 narapidana dan tahanan menerima remisi pengurangan masa tahanan dan remisi langsung bebas pada hari ulang tahun kemerdekaan ke-72 Indonesia.

Pemberian remisi itu diklaim bisa menghemat anggaran hingga Rp 102 miliar. Yasonna menegaskan, adalah hak setiap warga binaan yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi. Jika remisi tidak diberikan, maka pemerintah sama saja melanggar hak warga binaan. Apalagi dengan kondisi lapas yang masih sangat memprihatinkan.

"Harusnya di lapas, satu-satunya yang dihilangkan itu adalah kemerdekaan. Kalau di kita bukan kemerdekaannya lagi yang dihilangkan, hak-hak yang lain sudah menjadi hilang. Tidur yang seharusnya diisi oleh satu orang jadi lima orang. Ada yang harus tidur berdiri, jongkok, itu neraka," ucap Yasonna.

Baca juga: Komnas HAM Ikut Rumuskan Solusi Kelebihan Kapasitas di Lapas

Meski untuk menghemat anggaran dan mengurangi kelebihan kapasitas, namun Yasonna menegaskan bahwa pemberian remisi tidak dilakukan secara asal-asalan. Setiap warga binaan yang mendapat remisi harus memenuhi syarat yang sudah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

"Saya kira kalau orang sudah baik, manusia pasti ada pertobatan. Karena permasyarakatan kita memang arahnya untuk membina dan untuk orang bertobat," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Nasional
ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

Nasional
Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Nasional
KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Nasional
Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Nasional
Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X